Hidayatullah.com– Kasus dugaan pemerkosaan mahasiswa terhadap rekannya sendiri, seorang mahasiswi, saat kuliah kerja nyata (KKN) di Maluku pada tahun lalu kembali ramai. Berbagai pihak menyikapi kasus tersebut.
Pimpinan Universitas Gadjah Mada segera membentuk tim etik yang bertugas memberikan rekomendasi sanksi etik bagi terduga pelaku pemerkosaan.
“Menindaklanjuti tim investigasi akan segera dibentuk tim etik. Targetnya secepat mungkin,” kata Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono, seusai menerima perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Gedung Pusat UGM, Yogyakarta, Senin kemarin lansir Antara, Selasa (12/11/2018).
Menurut Panut, sebetulnya pihak pimpinan UGM telah menjalankan rekomendasi tim investigasi kasus itu dengan menunda wisuda terduga pelaku yang merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Teknik UGM selama satu semester sebagai sanksi etik.
Menurut Panut, sanksi berupa penundaan wisuda itu sudah cukup.
Baca Juga
Alasannya, sanksi tersebut telah melalui pertimbangan dari tim investigasi yang terdiri atas orang-orang pilihan dengan kredibilitas tinggi dan wawasan pendidikan yang bagus, sehingga mampu memandang peristiwa itu secara jernih.
Apabila tuntutan itu dirasa belum cukup oleh berbagai pihak, menurut Panut, tim etik yang nanti akan kembali melakukan pencermatan ulang terhadap berbagai temuan data di lapangan. Sehingga, akan menghasilkan rekomendasi yang diharapkan bisa diterima semua pihak.
“Saya selalu berpikir hukuman harus setimpal dengan kesalahannya. Jangan sampai kita mendzalimi orang yang kesalahannya begini tetapi dihukum lebih dari yang seharusnya. Sama sekali tidak ada pikiran untuk melindungi pelaku,” ujarnya pula.
Namun demikian, pembentukan tim etik tersebut masih akan didiskusikan karena saat ini UGM telah memiliki Dewan Kehormatan.
“Apakah kita perlu membentuk baru di luar itu atau meminta Dewan Kehormatan saja yang menangani kasus ini, nanti akan didiskusikan,” kata dia.
Terkait tuntutan sejumlah pihak untuk menjatuhkan sanksi mengeluarkan atau drop out (DO) bagi terduga pelaku, menurut dia, hingga saat ini belum ada rekomendasi itu dari tim investigasi.
“Sebagai individu atau rektor kalau kemudian memutuskan DO karena tuntutan penyintas atau dari publik saja, kan tidak fair, sehingga harus melalui proses agar semuanya memenuhi rasa keadilan,” kata dia.
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM Paripurna mengatakan, apabila ada pihak yang ingin menempuh kasus itu ke jalur hukum pihaknya mempersilakan.
“UGM sebagai lembaga pendidikan yang harus diselesaikan adalah ranah etik. UGM menyadari bahwa UGM tidak bisa menghalangi siapa pun untuk mengadukan ini. Akan tetapi kalau kami dimintai pertimbangan-pertimbangan kami menghaturkan bahwa konsentrasi terbesar kami adalah pada korban,” kata dia.
Sementara itu, LPSK mendorong penyelesaian kasus dugaan permekosaan yang menimpa mahasisiswi itu secara hukum.
“Kami mendorong agar persoalan semacam ini diselesaikan secara hukum supaya menjadi pembelajaran dan juga menjaga muruah Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai perguruan tinggi,” kata Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Yogyakarta, Senin.
Hasto mengatakan, kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa salah satu mahasiswi UGM tersebut bukan perkara delik aduan.
Dengan demikian, kepolisian tidak perlu menunggu laporan untuk menindak kasus pidana tersebut.
“Karena bukan delik aduan tidak harus lapor. Bisa juga dengan pengaduan. Aduan bisa dilakukan fakultas,” katanya setelah melakukan pertemuan dengan pihak Dekan Fisipol UGM.
Ia mengetahui bahwa selama ini pihak rektorat maupun fakultas UGM telah membentuk tim investigasi yang selanjutnya membuat rekomendasi untuk dijalankan dalam penyelesaian kasus itu.
Meski demikian, upaya tersebut dianggap Hasto belum cukup karena hanya mencakup ranah etis internal kampus.
Menurut Hasto, dengan menyelesaikan kasus itu secara hukum, masyarakat akan memberikan penilaian positif bagi UGM karena dianggap konsisten dan serius menyelesaikan kasus itu.
“Kalau ini sudah ke jalur hukum, orang melihat UGM konsisten. Meskipun penyelesaian secara etis dianggap sudah baik (oleh internal UGM), imej di luar seolah-olah UGM menutupi persoalan,” kata dia.
Sementara itu, Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto mengatakan bahwa pihaknya sepakat dengan dorongan LPSK.
Dengan menempuh jalur hukum, menurut Erwan, akan membuat kasus yang menimpa salah satu mahasiswanya diselesaikan secara gamblang.
Namun, untuk menuju ke jalur hukum, pihaknya masih perlu memperhatikan kondisi piskologis korban.
“Oleh karena itu, kami saat ini masih terus mendampingi penyintas. Kalau kondisi psikologis penyintas sudah siap, tentu ini akan dibawa ke ranah hukum,” kata Erwan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengaku, pemerintah akan mendampingi korban pemerkosaan di UGM dan mengawalnya sampai proses hukum.*
