Hidayatullah.com– Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta agar Badan Keamanan Laut (Bakamla) diperkuat, sehingga fungsi sebagai pengawal kedaulatan NKRI terlaksana.
Hal ini terkait perairan Natuna yang diganggu oleh kedatangan kapal China beberapa waktu lalu.
“Kami harap Bakamla diperkuat, karena selain tak jelas penugasannya, kantor dan armadanya tak jelas. Coast guard-nya saja mana?” ujar Sukamta dalam diskusi bertajuk Kedaulatan RI atas Natuna yang digelar Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/01/2020).
Sukamta menjelaskan, pemerintah harus memperkuat Bakamla sehingga lembaga tersebut dapat serius mengawal kedaulatan NKRI. Caranya adalah dengan memberikan armada dan sumber daya yang cukup untuk mengamankan kedaulatan.
“Jangka pendek kami harapkan Kementerian Luar Negeri jadi garda terdepan, jangka menengah dan ke depan agar betul-betul kedaulatan NKRI batas wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dikelola secara maksimum,” kata dia.
Baca Juga
Diberitakan, sejumlah kapal ikan China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau pada 19 Desember 2019.
Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar ZEE Indonesia dan melakukan kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF). Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna karena China mengklaim sepihak.
Lalu, lanjut Sukamta Komisi I DPR berencana mengundang seluruh stakeholder mulai dari Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahan, Panglima TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Bakamla untuk membahas mengenai persoalan yang terjadi di perairan Natuna. Rrapat tersebut direncanakan lantaran DPR menemukan perbedaan pandangan antara Bakamla dan TNI dalam hal teknis
“Hari Kamis (diundang) rapat bersama untuk mengetahui detail persoalan yang berkembang secara teknis,” ujarnya.* Abdul Mansur J
