Hidayatullah.com– Semalam, Mohamad Sohibul Iman selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera memberikan tiga catatan kepada Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar soal Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja –sebelumnya RUU Cilaka.
Airlangga Hartarto merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang beberapa waktu lalu menyerahkan surat presiden (surpres) dan draf RUU Ciptaker kepada Ketua DPR Puan Maharani. RUU Ciptaker sampai saat ini terus menuai protes dan penolakan.
Dalam pertemuan semalam, Airlangga menekankan soal transformasi struktural perekonomian Indonesia. Sementara PKS, kata Sohibul Iman, sepakat terkait transformasi struktural tetapi memandang RUU Ciptaker yang sekarang cukup sensitif. Sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dan jangan serampangan.
Baca: INDEF Kritik Omnibus Law Ciptaker “RUU Cipta Tenaga Kerja Asing”
Tiga koridor catatan yang dinilai penting disampaikan Sohibul kepada Airlangga yaitu, pertama, RUU Ciptaker harus sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Jangan sampai ada pasal atau ketentuan yang menyimpang dari ruh konstitusi.
“Kami ingin transformasi struktural harus dilaksanakan dengan tidak menabrak ketentuan-ketentuan dalam konstitusi,” kata Sohibul dalam diskusi serius yang berlangsung ramah dan hangat disertai sajian makan malam bersama jajaran petinggi PKS lainnya itu di kantor DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta Barat, Selasa (25/02/2020) sebagaimana dirilis PKS.
Koridor kedua, kata Sohibul, harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak dan stakeholder. Hak-hak pekerja harus diberikan jaminan. Jangan sampai RUU Ciptaker hanya berpihak kepada investor atau pengusaha saja, namun saat bersamaan tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja dan sebagian besar rakyat Indonesia.
“PKS ingin transformasi ini bukan hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga menjamin pemerataan dan rasa keadilan bagi semua stakeholder, bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja,” jelasnya.
Baca: Prof Baharun: RUU Ciptaker Berpotensi Benturkan 60-an Ormas Islam di MUI
Koridor ketiga, tambah Sohibul, RUU tersebut harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah. Tidak boleh ada upaya sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan hak hak demokrasi rakyat. Karena semangat reformasi adalah semangat demokratisasi dan desentralisasi.
Kata Sohibul, partainya ingin agar upaya apapun termasuk akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja, tidak boleh merusak pembagian kewenangan antar elemen trias politica dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“InsyaAllah nanti secara formal akan disampaikan sikap PKS saat pembahasan di DPR. Dalam kesempatan ini PKS hanya menyampaikan tiga koridor,” ujar Sohibul.
Baca: Komisi Hukum MUI: RUU Ciptaker Bisa Picu Disharmoni Ulama dan Ormas Islam
Terkait pertemuan tersebut, menurut Sohibul kunjungan PKS ke Golkar dalam rangkaian silaturahim kebangsaan sesama partai politik.
“Intinya PKS ingin terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, dengan Partai Golkar salah satunya,” kata mantan wakil ketua DPR RI ini.*
