Hidayatullah.com – Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet menyayangkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyomo (SBY) yang dinilaianya tidak berani mengambil langkah yang lebih tegas atas dugaan penyadapan Australia terhadap pejabat teras Indonesia.
“Buat aku itu munafik, jadi mendingan diam,” kata aktivis politik yang juga pendiri Ratna Sarumpaet Crisis Centre inikepada hidayatullah.com, Selasa (19/11/2013).
Ditanya pendapatnya tentang SBY yang hanya melontarkan kecaman melalui twitter, Ratna menilai karena SBY tahu diri dan tidak punya “hak”. Hak itu bukan dalam kapasitias dia sebagai presiden. Tetapi hak dia sebagai presiden yang dinilai sudah menggadaikan Indonesia.
“Apa yang bisa dia lakukan,” ujarnya bertanya.
Dari temuan yang ada itu, Ratna menegaskan, bahwa bangsa Indonesia saat ini masih dijajah. Bangsa ini sudah tidak punya kemandirian, tidak punya kedaulatan, jadi secara politik kita ini tidak punya bergaining position, jelas dia.
“Daripada hanya meminta penjelasan, seharusnya SBY diam saja. Atau dia dengan tegas mengatakan go to hell. Putuskan semua hubungan ekonomi, hubungan politik, hubungan apapun. Itu seharusnya yang dilakukan jika kita menghargai bangsa kita, menjaga rakyat kita. Tapi lo gak mungkin lagi mengatakan ketika lo sudah jual badan,” terangnya.
Soal penyadapan itu, Ratna berseloroh jangan-jangan asing juga sudah tahu celana dalam kita warnanya apa. Jadi pemerintah kita sekarang ini bersandiwara saja, sebutnya.
“Mereka tahu mereka tidak punya kredibilitas dan memang sudah tidak punya kedaulatan. Ngapaian komentar di twitter, mendingan perbaiki itu kelakuan,” ujarnya.
Sebelum ini, presiden SBY menyerang pernyataan publik Tony Abbott soal skandal penyadapan melalui serangkaian tweet bernada marah.
“Saya juga menyayangkan pernyataan PM Australia yang menganggap remeh penyadapan terhadap Indonesia, tanpa rasa bersalah,” tulis SBY melalui akunnya, @SBYudhoyono.
Sementara itu, hari Selasa (19/11/2012) pemerintahan Australia melalui Perdana Menteri Tony Abbott menolak meminta maaf atas tindakan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pejabat Indonesia.
Pernyataan Tony Abbott disampaikan dalam sidang di Parlemen Australia Selasa siang. *