Hidayatullah.com- Menurut pemerintah perlu puluhan triliun rupiah untuk penyaluran vaksin virus corona jenis baru (Covid-19) kalau setengah dari jumlah penduduk Indonesia divaksin, dalam suatu skenario.
Menurut Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang PS Brodjonegoro, didapatkan skenario kalau orang yang divaksin adalah separuh dari jumlah penduduk Indonesia, yaitu sekitar 130 jutaan orang, maka butuh 260 jutaan ampul vaksin. Sebab, satu kali vaksin butuh dua ampul.
“Waktu itu keluar angka sampai puluhan triliun (rupiah) untuk pengadaan dan distribusi vaksin,” ujar Menristek Bambang saat berdiskusi dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang ditayangkan secara langsung di Jakarta, Jumat (08/05/2020) kutip Antaranews.com semalam.
Baca: Pemerintah Diimbau Tak Bekerja Sama dengan Bill Gates Teliti Obat Covid-19
Menurut Menristek Bambang, pandemi Covid-19 hanya akan berakhir dan tak menjadi ancaman jika vaksin telah ditemukan.
Menurutnya Konsorsium Covid-19 yang dibentuk Kementerian Riset dan Teknologi saat ini berupaya untuk mengembangkan vaksin Covid-19 di Indonesia. Kemungkinan paling cepat vaksin itu bisa dibuat dalam waktu satu tahun.
Baca Juga
Disebutkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan pengadaan vaksin Covid-19 bagi masyarakat, paling tidak ada keterlibatan pemerintah dengan memberikan subsidi. “Misalkan kelompok yang sanggup itu barangkali membayar, nah kelompok yang tidak mampu itu yang disubsidi,” sebutnya.
Menurut Menristek Bambang, keterlibatan pemerintah itu bisa dengan menanggung 50-100 persen dari harga vaksin. Kalau tak ada subsidi ia khawatir sebagian warga Indonesia tak sanggup membeli vaksin.
“Menurut saya mungkin harus ada, paling tidak keterlibatan pemerintah untuk bisa menyebarkan vaksin tersebut,” sebutnya.
Disebutkan kalau vaksinnya harus sepenuhnya dibeli sendiri, dikhawatirkan orang-orang tertentu saja yang punya uang yang bisa membeli vaksin.
“Yang berarti orang yang bisa selamat itu berarti itu dipilih-pilih, hanya yang sanggup. Menurut saya nanti harus ada skema dimana pemerintah ikut terlibat,” sebutnya.
Sementara sebelumnya diberitakan, Bill Gates melalui Gates Foundation menawarkan fasilitas pendanaan kepada lembaga penelitian Indonesia untuk meneliti vaksin Covid-19. Sejumlah lembaga penelitian menyambut kesempatan ini.
Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Puspita Lisdiyanti menyebut kerja sama yang ditawarkan Gates Foundation dapat mempercepat penemuan vaksin Covid-19. Namun mantan Menteri Kesehatan era Presiden SBY, Siti Fadilah Supari, mengimbau Pemerintah tidak melakukan kerja sama dengan Gates Foundation mengingat beberapa konsekuensi yang dapat merugikan Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan, mengimbau Pemerintah lebih aktif mendorong lembaga penelitian dalam negeri untuk menemukan vaksin Covid-19.
Menurut Mulyanto kemampuan lembaga penelitian Indonesia juga sudah diakui dunia internasional.
Menurut Mulyanto, saat ini Pemerintah memang perlu membangun kerja sama internasional untuk menanggulangi Covid-19. Namun upaya itu harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan beberapa aspek terkait.
“Sekarang ini Covid-19 bukan hanya sekedar isu kesehatan tapi sudah berkembang menjadi isu keamanan. Untuk itu Pemerintah perlu berhati-hati mengkaji berbagai konsekuensi dari kerja sama yang akan dilakukan.
Jangan sampai Indonesia terjebak dalam permainan spekulan internasional yang akan merugikan rakyat,” tegas Mulyanto dalam rilisnya di Serpong kepada hidayatullah.com (30/04/2020).*
