Hidayatullah.com- Pemerintah Provinsi yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan, DKI Jakarta mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dalam hal penanganan wabah virus corona jenis baru (Covid-19).
Demikian menurut hasil survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) baru-baru ini. Secara nasional, kepuasan masyarakat Indonesia terhadap Pemerintah Provinsi sebesar 41,67 persen.
Dari 41,67 persen yang menyatakan puas terhadap pemprov se-Indonesia, angka kepuasan tertinggi diraih DKI Jakarta, yaitu 79,52 persen.
Disusul secara berturut-turut oleh Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 79,17 persen, lalu Papua (77,78 persen), Sumatera Barat (73,33 persen), dan Bangka Belitung (72,73 persen).
“Kepuasan didominasi mempertimbangkan semua dampak kebijakan (42,65 persen), melindungi semua kelompok (22,12 persen), menata informasi agar tidak panik (17,22 persen), menampung/tindak-lanjut keluhan warga (16,08 persen) dan bertindak lebih cepat (1,37 persen),” sebut Juru Bicara LKSP Hafidz Muftisany dalam rilisnya di Jakarta kepada hidayatullah.com, Jumat (03/07/2020).
Menurut LKSP, survei tersebut digelar pada 20-27 Mei 2020 dengan melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi se-Indonesia yang tersebar secara proporsional.
Adapun metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Ia mengatakan bahwa responden dipilih secara acak dan proporsional pada setiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.
Ia menilai permasalahan dalam pengelolaan bencana nasional Covid-19 divalidasi oleh fakta angka Covid-19 yang terus naik dan belum mencapai puncak kemudian dikonfirmasi oleh pernyataan viral Presiden Joko Widodo yang kecewa penanganan Covid-19 oleh para menterinya.
Hafidz mengatakan, pemerintah memiliki instrumen yang besar seperti status bencana nasional dan Perppu No 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, sehingga hal itu memberikan keleluasaan pemerintah dalam bergerak melakukan banyak hal.
“Namun, publik menangkap ada catatan dalam pengelolaan krisis ini oleh pemerintah,” imbuhnya.
Hasil survei nasional itu, kata Hafidz, menangkap besarnya ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah mulai dari level pusat, provinsi dan kota/kabupaten dalam menangani Covid-19.
Ia menyebutkan, ketidakpuasan responden paling banyak ditujukan untuk pemerintah pusat sebesar 74,65 persen. Yang puas hanya 25,35 persen. Sedangkan ketidakpuasan untuk pemprov 58,33 persen dan yang puas dengan kinerja pemprov 41,67 persen.
Sebagian besar responden, atau 58,67 persen, tidak puas dengan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang puas 41,33 persen.
“Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah level pusat, provinsi dan kota/kabupaten diatas 50 persen. Mayoritas alasan publik menyatakan tidak puas karena ketidaktegasan aturan, kurang koordinasi antarinstansi dan kurang terbuka dari sisi informasi,” sebutnya.*
