Hidayatullah.com—Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain menyampaikan bahwa di negara-negara penganut sistem demokrasi tidak ada penerapan program dai atau penceramah bersertifikat. Adapun di negara penganut komunisme penceramah-penceramah di negara tersebut mendapatkan pengawasan yang ketat dan itu berlaku.
“Di negara demokrasi di luar sana tidak ada sertifikasi dai. Mereka bebas. Di negara-negara tetangga yang ada adalah registered dai. Yakni dai yang terdaftar. Sementara di negara-negara komunis para dai di bawah ancaman setiap masa. Nah, NKRI mau pilih model mana…?” kata Tengku Zulkarnain melalui akun Twitter pribadinya yang dikutip Hidayatullah.com, Selasa (08/09/2020).
Selama ini, Tengku merupakan salah satu tokoh yang getol menentang rencana program penceramah bersertifikat yang akan diselenggarakan Kementerian Agama itu. Siang tadi, MUI menyampaikan pernyataan sikap resmi mereka menolak program penceramah bersertifikat.
“Majelis Ulama Indonesia. Sehubungan dengan rencana program sertifikasi dai dan atau program dai bersertifikat oleh kemenag, maka MUI resmi menolak program tersebut,”ujarnya.
Tengku secara langsung juga menyindir, karena Ia melihat ada banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia tapi kok solusinya sertifikasi ulama.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
“Yg maling Trilyunan dr Taipan, yg disertifikasi Ulama Yg Korupsi banyak dari kalangan Pejabat, yang disertifikasi Ulama. BBM tidak diturunkan, yg disertifikasi Ulama Covid merebak dan gagal dikendalikan kenaikannya, yg disertifikasi Ulama Apa terjadi, solusinya SERTIFIKASI ULAMA?,” tulisnya di lain tweet.* Azim Arrasyid