Hidayatullah.com—Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menolak keras rencana Pemerintah menyuntikkan uang negara untuk PT Asuransi Jiwasraya pada 2021 melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp20 triliun.
“Skandal Jiwasraya ini jelas ‘perampokan’, atau skandal korupsi secara terstruktur dan sistematis. Jadi tidak selayaknya untuk di-bailout menggunakan uang negara, uang rakyat. Yang seharusnya dilakukan adalah upaya memburu asset-asset yang ‘dirampok’ dan dikorupsi, serta dikembalikan untuk membayar klaim nasabah.
Penegak hukum dan Pemerintah dengan berbagai perangkatnya sangat bisa untuk melakukan itu, jika sungguh-sungguh. Jadi tidak harus gunakan uang negara, uang rakyat. Uang rakyat sebaiknya fokus untuk pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19,”kata Ecky Awal melalui keterangan tertulisnya, Kamis (17/09/2020).
Ecky melanjutkan, secara lebih rinci, terdapat anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk membantu penyelesaian klaim PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2021. Dimana anggaran ini ditetapkan dalam bentuk PMN pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI.
“Asuransi Jiwasraya telah menjadi skandal jauh sejak sebelum pandemi Covid-19 melanda. Sekarang, skandal itu malah menjadi beban berat pada anggaran negara di tengah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum optimal,” terangnya.
Jiwasraya, kata Ecky, hanya satu dari sekian BUMN yang bermasalah akibat mis-management dalam mengelola perusahaan yang di dalamnya terdapat unsur moral hazard.
Baca Juga
“Pemerintah seharusnya berkonsentrasi dalam melakukan pembenahan secara komprehensif dan tidak segan memburu para pelaku skandal, bukan malah dengan mudahnya menggunakan resources negara yang ada untuk menambal likuiditasnya”, imbuhnya.
Dalam beberapa waktu terkahir, menurutnya, selain Jiwasraya, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, dan Asabri, serta beberapa lainya sedang menghadapi skandal investasi yang bermasalah sehingga berdampak pada masalah likuiditas.
“Berbagai kondisi ini secara umum menunjukkan adanya potensi moral hazard yang terskenario dalam sektor asuransi dan manajer investasi di pasar modal. BUMN yang masuk dalam ‘permainan kotor’ investasi yang kemudian terjerembab dalam masalah likuiditas, tidak layak diberikan bantuan oleh negara. Anggaran negara diperoleh dari uang keringat rakyat dan menjadi tidak adil jika harus digunakan untuk menanggung biaya perusahaan yang telah ‘dirampok’ oleh sekelompok orang”, tandasnya.
Ecky juga menekankan bahwa di tengah sulitnya perekonomian, dimana Pemerintah mencari sumber-sumber pendanaan dengan menerbitkan Utang baru yang tidak murah, tidak tepat jika harus menanggung beban BUMN yang sakit akibat adanya fraud, ‘perampokan’ dan korupsi.
“Sebaiknya kejar dan buru asset-asset yang telah ‘dirampok’. Gunakan seluruh kekuatan yang ada. Kembalikan seluruh asset yang telah dijarah. Jangan gunakan uang negara. Jangan gunakan uang dari keringat rakyat untuk menambal atau mensubsidi berbagai ‘perampokan’ itu”, pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut rencana pemerintah untuk menyiapkan bantuan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 37,38 triliun yang masuk dalam postur RAPBN 2021 berbentuk pembiayaan investasi.* Azim Arrasyid
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
