Hidayatullah.com—Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara mengenai polemik penanyangan film G30S/PKI di kalangan masyarakat. Mahfud mengatakan pemerintah tidak melarang setiap orang yang akan menonton atau tidak menonton film G30S/PKI, menurutnya hal itu kembali pada setiap individu.
“Pemerintah tidak ‘melarang’ atau pun ‘mewajibkan’ untuk nonton film G 30 S/PKI tersebut. Kalau pakai istilah hukum Islam ‘mubah’. Silakan saja,” kata Mahfud melalui cuitannya di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Ahad(27/09/2020).
Mahfud juga menyampaikan pemerintah tidak pula melarang televisi yang ingin menyiarkan film G30S/PKI. Kata Mahfud hal itu diserahkan kepada izin hak siar film tersebut.
“Untuk TV-TV (termasuk TVRI) mau tayang atau tidak, juga tergantung kontraknya dengan pemegang hak siar sesuai pertimbangan rating dan iklannya sendiri-sendiri,” terangnya.
Mahfud turut menyoroti perihal pemutaran film G30S/PKI yang sering kali diributkan setiap datang bulan September. Padahal menurutnya, tidak perlu menunggu bulan September untuk menonton sebab sudah tersedia juga di Youtube. Jadi bisa kapan saja bisa ditonton.
Baca Juga
“Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di Youtube juga bisa kapan saja, tak usah nunggu bulan September. Semalam saya nonton lagi di YouYube. Dulu Menpen Yunus Yosfiyah juga tak melarang, tapi tidak mewajibkan,” ujarnya.
Sebelumnya, film G30S/PKI menjadi polemik setelah sempat disinggung oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Ia menyebut dirinya diganti sebagai Panglima TNI karena menginisiasi acara nonton bareng film G30S/PKI.
“Pada saat saya menjadi panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan, ‘Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti’,” kata Gatot melalui channel YouTube Hersubeno Point pada Rabu (23/09/2020).
Adapun, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta agar polemik perihal penanyangan film itu tidak dipermasalahkan karena Indonesia merupakan negara demokrasi. “Kalau nanti film ‘Pengkhianatan G30S/PKI’ itu diputar di televisi, ya terserah masyarakat mau nonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi,” kata Hasanuddin kepada wartawan pada Sabtu (26/09/2020).
Diketahui, salah satu stasiun televisi, yaitu SCTV, rencananya akan menayangkan film G30S/PKI. SCTV memiliki pertimbangan mengapa menayangkan film tersebut, meskipun sempat menjadi perbincangan berbagai pihak.* Azim Arrasyid
