Hidayatullah.com—Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi memberi peringatan adanya upaya untuk memicu ketidakstabilan di negara. Hal itu menyusul serentetan demonstrasi anti-pemerintah berskala kecil dan tersebar baru-baru ini, Al Jazeera melaporkan.
Protes datang di tengah kemarahan yang memuncak terhadap kampanye pemerintah untuk menghentikan pembangunan ilegal, yang mengharuskan penduduk membayar denda untuk melegalkan kepemilikan rumah. Protes terutama terjadi di daerah pedesaan yang berpenghasilan rendah.
Dalam pidatonya pada hari Ahad (27/09/2020), As-Sisi berterima kasih kepada rakyat Mesir karena tidak mengindahkan seruan protes tersebut. Ia mengatakan bahwa pemerintah melakukan tindakan tersebut sebagai bagian dari reformasi.
“Beberapa orang telah berusaha dalam beberapa pekan terakhir untuk mengambil keuntungan dari tindakan keras yang kami ambil,” kata el-Sisi pada upacara peresmian kompleks penyulingan minyak di utara Kairo.
“Mereka memilih kondisi yang sulit untuk merugikan dan menimbulkan keraguan di antara orang Mesir atas apa yang kami lakukan.”
Puluhan orang mengambil bagian dalam protes langka dalam beberapa hari terakhir di beberapa desa di Mesir. Hal itu diketahui berdasarkan video yang dibagikan secara luas di media sosial, terutama oleh simpatisan Ikhwanul Muslimin, kelompok yang dilarang oleh rezim.
Pengusaha yang diasingkan Muhammad Ali, yang telah mendesak protes anti-el-Sisi sejak tahun lalu, telah meningkatkan seruannya dalam beberapa pekan terakhir dalam video online. Ia menyerukan warga Mesir untuk turun ke jalan melawan pemerintah.
Pada hari Sabtu (26/09/2020), keluarga dan sumber medis mengatakan seorang pria tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi di sebuah desa di selatan Kairo.
Pengacara HAM terkemuka juga melaporkan di Facebook penangkapan lebih dari 150 orang dalam demonstrasi tersebut.
Pada hari Ahad, jaksa penuntut umum Mesir mengatakan mereka memerintahkan pembebasan 68 anak di bawah umur yang ambil bagian dalam demonstrasi.
“Orang tua anak di bawah umur berkomitmen untuk menjaga keselamatan dan keamanan anak-anak mereka, berjanji bahwa mereka akan memastikan anak di bawah umur tidak kembali ke tindakan perusakan seperti itu di masa depan,” kata jaksa dalam pernyataan yang beredar di media sosial.
“Sementara itu, kami terus menyelidiki kasus tahanan lainnya,” tambahnya.
Demonstrasi secara efektif dilarang di Mesir sejak 2013.
Keadaan darurat terbarukan telah diberlakukan sejak 2017, tindakan yang menurut kelompok hak asasi manusia telah memungkinkan pemerintah untuk menghancurkan perbedaan pendapat.*
