Hidayatullah.com- Netty Prasetiyani Aher, Anggota Komisi IX DPR RI meminta pemerintah agar pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 menjadi momentum perbaikan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Masih banyak PR penanganan pandemi yang harus diselesaikan. Program vaksinasi harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki penanganan pandemi Covid-19. Jangan sampai kita euforia dan lalai, seolah dengan program vaksinasi semua masalah telah selesai,” kata Netty dalam keterangan medianya, Kamis (14/01/2021).
Terkait sejumlah PR penanganan pandemi tersebut, Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan banyak masukan dan catatan kepada pemerintah.
“Salah satu masukan adalah soal harus terpenuhinya syarat keamanan, keampuhan, dan kualitas vaksin yang digunakan. Berdasarkan laporan uji klinisnya, kita tahu bahwa tingkat kemanjuran Sinovac adalah 65,3 persen. Hasil ini harus menjadi perhatian pemerintah meskipun angkanya sudah di atas standar WHO,” ujarnya.
Masukan penting lainnya, kata Netty adalah soal kemampuan mengelola komunikasi publik yang baik atas program vaksinasi ini.
Baca Juga
“Di saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat dihujani dengan informasi pro kontra soal vaksin, maka pemerintah harus kerja ekstra keras mengajak mereka menjadi agen perubahan sosial. Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat. Ini akan membuat program vaksinasi berbiaya mahal menjadi tidak efektif,” katanya.
Oleh karena itu, katanya, pelaksanaan vaksinasi tahap satu ini harus terus dievaluasi mulai dari pengadaan sampai pelaksanaannya.
“Pelaksanaan vaksinasi tahap awal ini harus dievaluasi dan dijadikan patokan dalam tahap vaksinasi berikutnya. Selain Sinovac, pemerintah menyebutkan ada vaksin lain yang akan digunakan. Saya meminta pemerintah agar menggunakan standardisasi yang sama dalam proses pemilihan, pengujian, dan penetapan vaksin fase selanjutnya,” sebutnya.
Netty juga mengingatkan pemerintah agar melakukan langkah antisipatif terhadap dampak ikutan program vaksinasi.
“Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaksanaan vaksinasi di lapangan, pemerintah harus membuat pusat pengaduan KIPI secara terpusat. Jangan melepaskan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, terutama wilayah yang telah terdistribusi vaksin dan wilayah perbatasan. Penting mengawasi wilayah perbatasan yang sangat memungkinkan terjadinya kontak dan mobilisasi warga negara lain,” ujarnya.*
