Hidayatullah.com–Ketua DPP PKS, Sukamta meminta Pemerintah Indonesia menjamin keselamatan WNI yang berada di Myanmar usai kudeta yang terjadi di negara tersebut. Untuk sementara ini KBRI sudah mengimbau WNI agar tetap tinggal di rumah dan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Karena akses-akses sudah ditutup, termasuk bandara, sambung Sukamta.
“Jangka pendek, pemerintah RI harus memiliki langkah-langkah taktis untuk menjamin keselamatan WNI di Myanmar,” kata Sukamta, dalam keterangan tertulisnya, Senin (01/02/2021).
Selain itu, anggota Komisi I DPR RI ini juga meminta pemerintah agar memetakan prediksi peningkatan konflik di Myanmar setelah penangkapan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint oleh militer Myanmar. Solusi pemulangan WNI juga harus dipikirkan. “Pemerintah harus punya kajian eskalasi konflik di sana. Jika sudah bisa diprediksi apakah eskalasi konflik makin mengkhawatirkan, perlu dipikirkan solusi untuk memulangkan WNI ke tanah air,” ucapnya.
Lebih lanjut, peran Indonesia kata Sukamta sebagai pemimpin tradisional ASEAN harus bisa mengayomi “Jangka panjang, perlu dipikirkan peran Indonesia sebagai leader tradisional ASEAN. Indonesia harus mampu mengayomi negara-negara anggota ASEAN,”ujar Sukamta.
Politisi PKS ini juga menyinggung soal aturan prinsip didalam Piagam ASEAN yang berbunyi, negara ASEAN tidak bisa mencampuri masalah dalam negeri setiap anggotanya. Untuk itu Dia meminta aturan ini dikaji ulang. “Karena dalam Piagam ASEAN diatur soal prinsip non-interference, artinya ASEAN tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. Ini ke depan perlu dipikirkan untuk ditinjau ulang. ASEAN belum punya gigi untuk menyelesaikan urusan-urusan seperti ini, kasus ini bisa jadi momentum untuk meredefinisi ASEAN agar tidak hanya jadi ajang kumpul-kumpul saja” ungkapnya.*/Azim Arrasyid
Baca Juga
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
