Hidayatullah.com — Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kadin, Bambang PS Brodjonegoro menilai perlunya kerjasama pemerintah dengan berbagai perusahaan untuk memangkas kemiskinan. Ia mengemukakan saat ini sebanyak 66,7 persen penduduk Indonesia rentan miskin.
Bambang menjelaskan ketika seseorang keluar dari garis kemiskinan, artinya tidak miskin lagi karena hidup dengan pengeluaran mulai di atas standar dasar dari garis kemiskinan. Namun, dia sebenarnya masih masuk ke dalam kategori yang rentan miskin.
“Jumlah kelompok rentan dan calon kelas menengah ini, jumlah orangnya cukup besar, hampir 66,7% dari total penduduk Indonesia ada di kelompok ini,” kata Bambang seperti mengutip dari laman Beritasatu, pada Jumat (08/10/2021).
Dalam Forum diskusi bertajuk “Sinergi Korporasi dan Pemerintah dalam Memulihkan Ekonomi Nasional”, Bambang mengatakan, untuk mengurangi jumlah orang di bawah garis kemiskinan, kuncinya ada di pemerintah.
“Dalam isu kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pemerintah dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab bisa mengurangi dan menghapus kemiskinan dan ketimpangan pendapatan,” ujarnya.
Baca Juga
Bambang menilai, Pemerintah telah berupaya, melalui berbagai program bantuan sosial, seperti bantuan tunai atau cash transfer, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai, serta bantuan untuk pendidikan dan kesehatan seperti terkait iuran BPJS Kesehatan.
Untuk itu, Bambang yang juga pernah menjadi Menteri Bappenas ini mengakui bahwa kerja sama dengan swasta dan dunia usaha perlu terus didorong yang sifatnya menjurus pada pembangunan. Sehingga, tidak mengganggu visi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 atau Indonesia Emas 2045. “Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta public, private sector, dan dunia usaha untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan,” bebernya.
Menurutnya, prioritas pemerintah kini adalah mengurangi jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dikatakan Bambang, Indonesia pernah mencapai rekor terbaik dengan tingkat kemiskinan terendah di tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19, yang mencapai 9,22%. Dengan datangnya pandemi, tingkat kemiskinan kembali meningkat di level 10,14%.
Berdasarkan sebarannya, Bambang menyampaikan mayoritas penduduk rentan miskin dan calon kelas menengah berada di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah terbesar berada dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
“Upaya yang bisa dilakukan pemerintah dan dunia usaha selain mengurangi orang di garis kemiskinan juga mencegah yang sudah di atas untuk tidak turun karena kita inginkan setelah masuk kelas tersebut tetap meningkat,” ungkapnya.*
