Hidayatullah.com–Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, mengatakan Pemilu 2024 mendatang masih akan diwarnai oleh politik uang. Ia mengatakan hal itu susah untuk dihindari.
Mulanya, Mahfud memastikan Pemilu 2024 bakal digelar sesuai jadwal. Ia optimistis mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu terselenggara tepat waktu.
“Sudah diperintahkan Pemilu 2024 harus disiapkan sebaik-baiknya, disusul dengan pembentukan KPU sesuai jadwal, anggaran diperintahkan disiapkan dari sekarang,” kata Mahfud dalam sesi wawancara di kanal Youtube Rocky Gerung yang diunggah pada Senin, 17 Oktober 2022.
Mahfud menyatakan memang ada pernak-pernik dan polarisasi menjelang Pemilu. Kendati demikian, Mahfud hakulyakin bangsa Indonesia bisa melewati ujian tersebut dengan selamat karena sudah berpengalaman.
Kendati demikian, Mahfud mengatakan politik uang bakal masih susah dihindari dalam Pemilu mendatang. Dia mencontohkan teori yang dikemukakan oleh Wakil Presiden periode 2009-2014, Boediono.
“Waktu pengukuhan guru besarnya Pak Budiono itu mengatakan ‘jangan harap Pemilu kita jadi substantif, kalau pendapatan per kapita belum mencapai 5.500. Itu (Pemilu) pasti jual beli lah,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, ada atau tidaknya politik uang tidak akan menghambat gelaran Pemilu 2024. Dia meyakini Pemilu ke depan bakal semakin baik.
“Itu (politik uang) akan terjadi pada 2024, tapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti Pemilu ini semakin lama semakin baik,” ujarnya.
Tanggapan Pengamat
Dosen Komunikasi Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menyoroti pernyataan Mahfud MD soal politik uang sulit dihindari saat Pemilu 2024. Menurut Nyarwi, pernyataan itu cukup masuk akal karena rakyat akan mudah tergoda dengan uang lantaran kondisi ekonominya makin sulit akibat inflasi dan ketidakpastian global.
Kendati begitu, kata Nyarwi, kemunculan politik uang pada Pemilu 2024 lebih ditentukan oleh perilaku elite politik atau kontestan pemilu. “Politik uang dapat terus menghantui pemilu di Indonesia jika elite-elite yang menjadi kandidat dalam pemilu masih terus mengandalkan politik uang, terlepas dari apa pun bentuknya, untuk memobilisasi pemilih,” kata Nyarwi dalam keterangannya, dilansir oleh Republika, Kamis (20/10/2022).
Untuk menekan praktik politik saat Pemilu 2024, Nyarwi menyebut ada sejumlah cara. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan pengawasan, mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku, dan meningkatkan pendidikan politik masyarakat soal peran pentingnya dalam demokrasi.
Dalam paparannya, Nyarwi juga menyebut bahwa perbaikan kondisi ekonomi masyarakat turut jadi faktor pencegah praktik politik uang. “Menghilangkan perilaku politik uang dalam pemilu tentu saja tidak cukup hanya dengan pengawasan dan penegakan hukum pada mereka yang menjalankan atau yang menerima politik saja,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies itu.
