Hidayatullah.com–Menko Polhukam Mahfud Md membicarakan soal sistem Demokrasi Pancasila yang kerap diperdebatkan. Mersepons hal itu, Mahfud mengatakan bahwa di semua negara, cacat demokrasi pasti ada.
Pernyataan Mahfud itu disampaikan saat dia menjadi pembicara kunci dalam acara Forum Rektor Indonesia 2022 di Surabaya, Jawa Timur. Mahfud menyinggung tajuk acara itu yakni ‘Peran Strategis dan Pembangunan Demokrasi Hukum dan Keamanan untuk Indonesia Maju Sejahtera dan Berkeadilan’.
“Menurut saya, topik ini sangat relevan untuk saat ini dan bahkan selama Indonesia ada. Karena itu, sebenarnya sesuai dengan tadi yang ditulis menyongsong tahun 2045, menyongsong Indonesia emas. Untuk itu, kita perlu menyiapkan dengan pembangunan demokrasi yang bagus, yang sehat, hukum yang bagus, dan keamanan yang juga bagus,” kata Mahfud seperti dilansir oleh YouTube Universitas Airlangga, Ahad (30/10/2022).
Mahfud menyebutkan ketetapan sistem demokrasi di Indonesia sudah final. Maka bentuk pemerintahan semestinya bukan hal yang perlu diperdebatkan.
“Bahwa ada yang bilang demokrasi itu sekarang kebablasan, demokrasi jelek. Itu sejak dulu selalu ada, dari tahun 45 sampai sekarang. Setiap pemerintah selalu dikritik tidak demokratis,” ungkapnya.
“Coba saya ingin tahu apakah ada dari zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, SBY, Pak Jokowi semuanya dikritik ini tidak demokratis, lalu memperdebatkan lagi demokrasi,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, masih ada yang berkata jika sistem demokrasi di Indonesia tidak cocok. Bahkan, menurut dia, ada yang menyampaikan jika ideologi Pancasila gagal dan mesti diganti.
“Ada yang bilang misalnya, kita nggak cocok demokrasi, demokrasinya sudah kebablasan. Kritik yang selalu muncul dari waktu ke waktu,” tutur Mahfud.
Lantas belakangan muncul jika baiknya ideologi Pancasila diganti ke khilafah. Hal tersebut, menurut Mahfud, tak menjamin tatanan negara akan lebih baik.
“Sekarang yang perlu bagi kita bukan mengganti. Karena ada yang katakan begini ‘Pak ini negara Pancasila sudah gagal harus diganti ideologinya’, ‘Terus ganti apa?’, ‘Karena Pancasila gagal sekarang negara Indonesia harus diganti khilafah’, ‘Oh iya, kalau khilafah mesti bagus?’ Nggak jawab dia,” kata Mahfud.
“Begini saya bilang, di semua negara itu cacat demokrasi pasti ada. Di khilafah pun tidak ada bukti bahwa khilafah itu bagus dan aman. Coba liat sekarang nggak ada tuh. Apakah kalau di negara Islam lalu masih terjadi kejahatan, terjadi kudeta, dan macam-macam lalu Al-Qur’annya harus diganti? Nggak kan,” sambungnya.
Menurut Mahfud, jika terjadi kesalahan, yang perlu diganti bukan ideologinya, melainkan peran semua pihak untuk memperbaiki.
“Kita perbaiki, bukan ideologinya diganti, karena kalau soal kejahatan itu di masjid juga banyak, di gereja juga banyak sehingga kita harus berpikir rasional, kita sudah bersepakat memilih demokrasi,” kata Mahfud.
Jika diminta untuk memilih, Mahfud menolak tegas jika sistem negara berganti menjadi khilafah. Menurutnya, sistem dan bentuk negara di dalam agama Islam tidak ada.
“Saya katakan begini, saya orang Islam ingin melaksanakan agama Islam dengan baik. Tapi, saya pasti menolak secara terbuka kalau negara pancasila ini mau diganti dengan sebuah sistem negara yang katanya negara Islam disebut khilafah. Karena sistem dan bentuk negara di dalam Islam itu tidak ada, di dalam Al-Qur’an tidak ada, di dalam hadis tidak ada. Nggak ada,” pungkasnya.
