Hidayatullah.com–Masyarakat Pro Demokrasi dan Penegakkan HAM (MPD HAM) Kamis (23/04/2015) siang ‘menghadiahi’ Mesir sebagai Negara penista hak asasi manusia (HAM) dalam bentuk petisi protes.
Petisi disampaikan kelompok masyarakat penegak HAM tersebut di depan Kedutaan Besar Mesir di Jalan Teuku Umar, Jakarta, bertepatan dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Mesir Ibrahim Mahlab.
Presiden Joko Widodo bertemu dengan PM Mesir Ibrahim Mahlab di JCC, Senayan, Jakarta Kamis siang membahas soal konflik di Timur Tengah dan ditanyai PM Mesir soal pengalihan subsidi BBM.
Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan PM Mesir Ibrahim Mahlab berlangsung pukul 12.15 WIB siang ini. Dalam pertemuan ini disepakati kerjasama Indonesia – Mesir sebagai dua negara dengan penduduk mayoritas muslim akan diperkuat untuk menunjukkan politik Islam moderat.
Kedua kepala negara juga membahas soal ekonomi. Indonesia menawarkan beberapa produk industri strategis pertahanan kepada Mesir. Selain itu, perhatian khusus akan diberikan untuk kerjasama penguatan UKM di kedua negara.
Baca Juga
Sementara itu, kelompok bernama Masyarakat Pro Demokrasi dan Penegakkan HAM (MPD HAM) membawa petisi protes terhadap kehadiran Mesir dan beberapa negara lain yang dinilai sebagai negara pemberangus demokrasi dan penista HAM di forum Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015.
Termasuk petisi untuk Myanmar, Korea Utara yang dianggap Negara pelanggar HAM.
“Pemerintahan Mesir yang merupakan hasil kudeta terhadap sipil oleh junta militer tidak layak mengikuti forum KAA,” tegas Kurniawan juru bicara MPD HAM dalam rilisnya Kamis (23/04/2015) siang.
Dalam aksi ini sempat terjadi perdebatan antara rombongan dengan staf kedutaan di depan Kedubes Mesir ketika delegasi bersikeras untuk masuk dan menyampaikan petisi mengecam kehadiran pemerintahan Asisi di KAA yang dibuat dalam tiga bahasa.
“Presiden Mesir Jenderal Al Sisi adalah figur haus darah. Puluhan wartawan dalam dan luar negeri tewas dan terluka serta ribuan rakyatnya dibunuh karena berseberangan dengan Asisi,” jelas Kurniawan.
MPD HAM menyatroni Kedubes Mesir untuk mengajak rakyat dan pemerintah yang tergabung dalam KAA mengutuk perilaku para penghancur demokrasi dan penista HAM, terutama yang dilakukan rezim junta militer di Mesir.
Kedubes Mesir akhirnya terpaksa menerima petisi mengutuk pemerintahannya tersebut diwakili salah seorang staf kedutaan Kareem Hussein.*
