Hidayatullah.com– Gerakan Bela Negara bersama puluhan ormas lainnya akan menggelar Simposium Nasional bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Ancaman PKI dan Ideologi Lain” pada Rabu-Kamis (01-02/06/2016) di Balai Kartini, Jakarta.
Ketua pelaksana acara, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, simposium ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan berbagai anak bangsa atas ancaman terhadap Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI.
“Kebangkitan PKI bukan lagi wacana, ini bisa ditandai dari beredarnya atribut dan buku-buku PKI, serta festival belok kiri di berbagai wilayah di Indonesia,” ujarnya kepada wartawan di Aula Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jakarta, Senin (30/05/2016).
Termasuk, lanjutnya, adanya Simposium 1965 yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Hotel Aryaduta Jakarta belum lama ini.
“Ternyata (simposium) itu di belakangannya lebih banyak oleh LSM kiri,” jelasnya.
Baca Juga
Kiki bercerita, lima hari sebelum pelaksanaan Simposium 1965, pihaknya dihubungi Kemenkopolhukam untuk menjadi salah satu narasumber.
“Saya baca TOR-nya berat sebelah, karena ujungnya minta maaf. Kami minta TOR-nya dirubah, (lalu) kami diminta membuat TOR tentang acara itu, tapi setelah kami serahkan hasilnya ditolak. Maka kami tidak ikut, dan benar hasil simposiumnya berat sebelah,” paparnya.
Belum lagi, sambungnya, dengan adanya keinginan pihak simpatisan PKI menghancurkan Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya yang disuarakan oleh Shinta Miranda.
Selain komunisme, Kiki menerangkan, simposium anti PKI itu nantinya juga akan membahas ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila seperti kapitalisme dan liberalisme.
“Bukan hanya ideologi tapi juga kepentingan asing di belakangnya. Kami menjaga dari itu, sehingga ke depannya laju pemerintah bisa dalam cita-cita pancasila,” pungkasnya.
Rencananya, acara tersebut akan dibuka oleh Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, sekaligus sebagai pembicara yang akan membahas aspek kesejahteraan, ideologi, agama, dan konstitusi.*
