Hidayatullah.com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Jazuli Juwaini menegaskan, sikap fraksinya masih tetap menolak Perppu Ormas.
“Sikap Fraksi PKS belum ada perubahan, PKS cinta NKRI, cinta Pancasila dan Konstitusi. Tapi PKS menolak Perppu Ormas. Alasannya tidak ada kegentingan yang memaksa lahirnya Perppu, tidak ada kekosongan hukum,” jelasnya saat ditemui hidayatullah.com di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Hari ini DPR RI menggelar rapat paripurna membahas Perppu Ormas. Rapat ini menentukan apakah Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-Undang atau ditolak.
“Kalau Perppu ini disahkan akan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu FPKS sampai hari ini masih tetap sikapnya,” tegasnya.
Baca: 6 Fraksi DPR Setuju Perppu Ormas, PAN-PKS-Gerindra Menolak
Ia mengatakan, kalau pemerintah merasa terlalu panjang untuk membubarkan ormas lewat Undang-Undang Ormas, maka PKS lebih setuju jika direvisi UU itu.
Baca Juga
“Kalau ada individu atau kelompok yang bertentangan dengan Pancasila maka harus selesaikan secara hukum atau dengan cara hukum,” ungkapnya.
“Supaya objektivitasnya dijaga,” imbuhnya.
PKS sepakat siapapun individu kelompok yang teroris dan radikalis tidak boleh hidup di NKRI. “Kita perangi bersama, tapi harus berdasarkan hukum dan sesuai hukum,” tegasnya.
Dalam mengambil sikapnya itu pun, FPKS katanya tidak pernah menutup pintu lobi dan komunikasi. “Itu, kan, saling menyampaikan argumentasi.”
Baca: Politisi Gerindra: Perppu Ormas Bukan Langkah Bijak, Ini Alasannya
Ia mengatakan, pihak yang datang baik dari tokoh nasional, individu, maupun ormas-ormas, jumlahnya bukan lagi puluhan, tetapi sudah ratusan, yang meminta disampaikan aspirasinya terkait Perppu Ormas.
“Karena hadirnya PKS atas suara rakyat dan umat, maka tentu FPKS harus mendengar dan menyalurkan aspirasi itu,” ungkapnya.
FPKS akan walk out (WO) pada rapat paripurna?
“Nanti kita lihat, itu, kan, teknis. Apapun yang kita hadapi sebagai sebuah keputusan, harus kita hargai. Dan PKS harus gentleman, yang kalah yang sedikit dan yang menang yang banyak itu biasa.
Tapi harus dicatat, penolakan PKS terhadap Perppu Ormas bukan dalam konteks mendukung satu ormas apapun yang dibubarkan. Bukan itu. Tapi kita ingin suatu persoalan itu diselesaikan berdasarkan hukum dan undang-undang,” pungkasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
