Hidayatullah.com–Uni Eropa mendukung persatuan Palestina, tapi pemerintahan baru harus mengakui keberadaan Israel dan menerima perjanjian-perjanjian yang dilakukan di masa silam. Demikian dikatakan Presiden Uni Eropa Jerzy Buzek, Senin (13/6).
Buzek mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan ke Jalur Gaza, di mana ia berkeliling meninjau proyek-proyek badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan pengungsi Palestina dan bertemu dengan komisionernya Filippo Grandi.
“Kami menduukung persatuan pemerintah Palestina, tapi sangat penting bahwa pemerintah itu harus mengakui hak Israel untuk eksis, begitu pula dengan perjanjian-perjanjian di masa lalu,” katanya saat memulai perjalanan ke wilayah Israel dan Palestina selama empat hari.
Hamas yang menguasai pemerintahan di Gaza dan Fatah di Tepi Barat sepakat untuk mengakhiri perseteruan mereka bulan lalu, dan akan mendirikan pemerintahan persatuan sementara untuk menyusun kerangka kerja yang sebagai dasar pemilihan umum mendatang.
Pemilu presiden dan legislatif dijadwalkan akan diselenggarakan satu tahun setelah kesepakatan rekonsiliasi ditandatangani.
Baca Juga
Uni Eropa yang masih memandang Hamas sebagai organisasi teroris menerima kesepakatan Fatah dengan sejawatnya itu.
Namun Israel yang selama ini mampu mempengaruhi pemerintahan di Ramallah, menentang rekonsiliasi tersebut dan mengancam Fatah untuk memilih antara perjanjian damai dengan Israel atau persatuan dengan Hamas.
Dalam kesempatan itu Buzek juga meminta agar Israel menghentikan blokadenya atas Jalur Gaza, yang sepertinya terkesan basa-basi, seperti sering dikatakan oleh pejabat negara Barat lainnya.
“Tidak mungkin membangun ekonomi, pendidikan bagi penduduk Gaza dan mustahil bagi mereka untuk merasa bebas,” kata Buzek soal blokade negara Zionis yang eksistensinya didukung Amerika Serikat dan negara-negara Eropa itu.*
Keterangan foto: Jezry Buzek (kanan) bersalaman dengan Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Liberman.
