Hidayatullah.com–Amerika Serikat dan Israel mengkritik rekomendasi dari Dewan Eksekutif Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) untuk memberikan keanggotaan penuh kepada Negara Palestina di PBB, demikian dilaporkan Al-Jazeera.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengatakan bahwa rekomendasi UNESCO untuk menerima keanggotaan penuh Negara Palestina tersebut tidak dapat ditafsirkan. Hillary menilai bahwa langkah UNESCO itu merupakan langkah yang membingungkan.
Dalam konferensi pers selama kunjungannya di Republik Dominika, Hillary mengatakan, “Bagi saya sepertinya hal itu (red: rekomendasi UNESCO) membingungkan dan tidak dapat ditafsirkan untuk mengambil resolusi PBB mengenai status negara. Sedangkan pembahasan ini telah disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB. Jadi saya pikir langkah UNESCO itu merupakan proses yang tidak biasa sama sekali.”
Hillary menekankan bahwa keputusan tentang status negara harus diambil di PBB, dan tidak dalam sub kelompok dari PBB.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa gerakan orang Palestina di UNESCO tersebut sama saja dengan menyangkal adanya negosiasi bilateral antara Palestina dan Israel, dan juga berarti menolak usulan Komite Kuartet untuk melanjutkan negosiasi damai.
Sebelumnya, sebanyak 40 negara dari 58 negara yang ikut serta pemungutan suara di Dewan Eksekutif UNESCO telah menyetujui rekomendasi pemberian keanggotaan penuh kepada Negara Palestina di Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO).*