Oleh Musthafa Luthfi
Pada saat dunia Arab pada bulan Ramadhan ini masih terus masygul (disibukkan) oleh perluasan pemukiman (baca:pencaplokan) Yahudi di Palestina dan penggalian berkelanjutan di bawah Masjid Al-Aqsa oleh kaum ekstrikis Yahudi yang direstui secara resmi oleh pemerintah Zionis Israel, paling tidak dibebani lagi oleh dua isu penting.
Sebelum mengulas dua isu penting tersebut, perlu diketahui bahwa para pemimpin Arab saat ini makin tidak berdaya menghadapi strategi perluasan pencaplokan yang dilakukan oleh pemerintahan ultra ekstrim Israel pimpinan PM Benyamin Netanyahu termasuk pengusiran warga Arab dari kota suci Al-Quds (Yerusalem).
Karenanya, para pemimpin Arab hampir serempak bahwa penghentian perluasan pemukiman Yahudi (menurut istulah mereka) adalah syarat untuk melanjutkan perundingan dengan negeri Zionis itu. Sayang tidak satu pun yang bersuara lantang agar semua pemukiman yang telah dibangun di daerah pendudukan Palestina harus dibongkar sebagai syarat perundingan.
Seolah-olah permasalahan utama yag perlu diatasi sebagai awal yang baik bagi perundingan “damai” adalah penghentian pemukiman bahkan lebih ironis lagi siap berunding apabila pemerintahan Netanyahu siap menangguhkan (suspensi) pemukiman dimaksud. Sejatinya isu pemukiman tersebut hanya sebagai strategi Netanyahu untuk meraih dukungan internasional terhadap kebijakan negeri Yahudi ini.
Artinya, dengan sekedar menyatakan kesediaan untuk menangguhkan pemukiman, Netanyahu berharap mendapat dukungan mutlak Barat terhadap keinginan Tel Aviv agar dunia Arab segera melakukan upaya nyata ke arah normalisasi hubungan. Di lain pihak secra diam-diam terus melakukan yahudisasi kota Al-Quds termasuk penggalian terowongan di bawah masjid Al-Aqsa tanpa mendapat perhatian serius masyarakat internasional.
Dalam situasi yang makin runyam itulah, dunia Arab dihadapkan lagi dengan dua isu penting yang cukup membebani. Pertama seruan dialog serius dengan Iran yang dianggap makin mencampuri urusan sejumlah negara Arab seperti di Irq, Libanon, Palestina dan juga ditengarai melakukan intervensi di Yaman menyusul pemberontakan Syiah di negeri ini.
Seruan dialog dengan negeri Mullah itu sebenarnya bukan hal baru, namun kali ini Sekjen Liga Arab, Amr Moussa menginginkan suatu dialog serius antara Arab secara kolektif dengan Iran menyusul negeri Mullah ini, masih menurut Moussa, makin leluasa melakukan intervensi di sejumlah negara Arab.
Himbauan orang nomor satu di Liga Arab ini dari Kuwait pada awal September lalu sulit diimplementasikan. Pasalnya menuntut kesatuan sikap dan strategi dunia Arab menghadapi Iran yang hampir mustahil dapat tercapai paling sedikit dalam jangka pendek mendatang atau dalam rentang waktu lima tahun ke depan.
Sedikitnya ada dua sikap dunia Arab menyangkut peran Iran dalam berbagai isu dunia Arab. Sikap pertama memandang bahwa Iran adalah sekutu utama Arab dalam membela isu-isu dunia Arab terutama yang terkait dengan konflik panjang Arab-Israel.
Pandangan pertama ini menilai bahwa peran Iran sebagai sekutu akan mengurangi gap (kesenjangan) perimbangan kekuatan antara Arab dan Israel mengingat Iran merupakan kekuatan regional yang diperhitungkan. Jadi tidak mungkin dikatakan Iran sebagai ancaman keamanan regional Arab yang serupa dengan ancaman dari negeri Zionis Israel.
Sikap kedua, meskipun sepakat dengan sikap pertama bahwa Iran tidak mungkin disamakan dengan ancaman Israel, namun sikap kedua ini melihat Iran sebagai sumber gangguan bagi dunia Arab yang makin memecahbelah persatuan Arab karena sering melakukan intervensi.
Sikap kedua ini juga memandang bahwa memasukkan Iran sebagai sekutu dalam menghadapi Israel tidak akan mengubah kesenjangan perimbangan kekuatan dengan negeri Zionis bahkan dapat memperumit masalah yang tidak menguntungkan Arab.
Kedua sikap ini sulit disatukan, padahal untuk melakukan dialog kolektif dengan Teheran sedikitnya ada jalan tengah yang bisa diterima kedua belah pihak (kedua sikap Arab) menyangkut peran regional Iran. Setiap kawasan Arab menilai sendiri-sendiri sumber ancaman utamanya.
Berdasarkan studi terbaru bertajuk “ancaman-ancaman keamanan regional Arab” memang disebutkan bahwa dunia Arab dibagi atas lima sub regional dengan geostrategi khusus yang sangat berpengaruh terhadap pandangan masing-masing menyangkut sumber ancaman. Kelima sub regional itu adalah, bagian timur Arab, kawasan Teluk, Laut Merah-Lembah Nil, Tanduk Afrika dan Afrika Utara.
Keberagaman dan perbedaan geostrategic tersebut menghasilkan keberagaman dan perbedaan pula menyangkut sumber ancaman termasuk yang terkait dengan ancaman Iran. Kawasan Teluk misalnya menempatkan Iran sebagai ancaman utama terutama terkait program nuklirnya sementara sub regional Laut Merah dan Lembah Nil, Iran bukan sebagai ancaman.
Sedangkan di sub regional Afrika Utara, ancaman utamanya adalah aksi terorisme sehingga di kawasan ini dan juga Teluk tidak menganggap Israel sebagai ancaman sementara di kawasan Lembah Nil dan timur Arab, Israel tetap sebagai salah satu ancaman utama untuk melakukan hegemoni.
Keberagaman dan perbedaan tersebut selain sulit disatukan atau dicarikan jalan tengah, dalam waktu yang sama selalu dimanfaatkan Barat terutama AS untuk mengintimidasi Arab bahwa Iran merupakan ancaman serius untuk melanggengkan keberadaan mereka di kawasan vital kaya minyak di Teluk. Di lain pihak, Iran juga makin menunjukkan gelagat yang mencurigakan dikarenakan sering intervensi terhadap urusan sejumlah negara Arab sehingga dialog yang diserukan Moussa ibarat pepatah “masih jauh panggang dari api.”
Perang air
Pada saat para pemimpin Arab belum bisa merespon seruan Sekjen Liga Arab menyangkut dialog serius dengan Iran, Israel secara diam-diam mencoba mengobarkan perang dalam bentuk lain terutama yang ditujukan kepada Mesir dan Sudan.
Perang dalam bentuk lain yang dimaksud adalah perang air yang dikobarkan oleh Menlu Israel, Avigdor Lieberman dalam lawatannya ke sejumlah negara Afrika yang berlangsung pada awal September lalu yang selain bertujuan untuk memperluas pengaruhnya di benoa hitam itu juga untuk melaksanakan strategi baru menghadapi Arab.
Absennya pengaruh dan makin berkurangnya peran Arab di Afrika benar-benar dimanfaatkan oleh negeri Zionis itu untuk mengatur strategi baru guna menekan dunia Arab terutama Mesir lewat “kartu” air. Oleh karena itu, bukanlah suatu kebetulan bila lawatan Afrikanya dimulai dari Ethiopia yang merupakan sumber utama air Sungai Nil ditambah dua negara lainnya tetangga Ethiopia yakni Kenya dan Uganda.
Terlebih lagi Tel Aviv ingin memanfaatkan keluahan negara-negara sumber air Nil terutama Ethiopia yang menilai perjanjian tentang jatah air Sungai Nil hanya menguntungkan dua negara Arab (Mesir dan Sudan) sementara jatah negara-negara sumber air sungai tersebut sangat sedikit. Negeri Zionis itu memprovokasi negara-negara tersebut agar keluahan tersebut menjadi tuntutan langsung dan Israel siap membantu menggolkannya.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan persetujuan tahun 1929 yang kemudian diperbaharui pada tahun 1959, Mesir mendapat jatah terbesar yakni 55,5 milyar kubik menyusul Sudan sebanyak 18,5 milyar kubik dan sisanya sekitar 10 milyar kubik dibagi oleh sekitar 6 negara Afrika lainnya. Persetujuan tersebut juga memberikan hak veto kepada Mesir menyangkut pembangunan bendungan di negara-negara sumber air Nil.
Israel sengaja menfokuskan perhatiannya kepada Ethiopia karena negeri ini sebagai penyumbang lebih dari 80 persen sumber Nil yang telah lama memimpin “pemberontakan” terhadap persetujuan tersebut dan mengungkit hak veto Mesir. Dan lebih penting lagi keberadaan militer Israel yang makin meningkat di negeri Habashan tersebut yang dapat dijadikan unsur penekan atas Mesir.
Sumber air Nil bagi Mesir adalah isu “hidup dan mati” yang tidak bisa dimain-mainkan. Penguasa Mesir pada abad ke-19, Muhammad Ali Pasha pernah menerapkan strategi intervensi kepada negara-negara Afrika yang berusaha mengurangi aliran sungai tersebut ke Mesir. Bahkan pada 1979, Presiden Anwar Saddat menerapkan strategi militer darurat untuk menghancurkan bendungan negara manapun ketika Ethiopia berniat membangun bendungan seluas 90 ribu hektar di hulu Nil Biru.
Namun situasinya saat ini berbeda dengan ikut campurnya Israel yang setiap saat siap mendukung neger-negeri Afrika sumber sungai Nil, untuk mewujudkan keinginannya mengatur sendiri jatah pembagian air tersebut. Dukungan negeri Zionis itu juga meliputi pertahanan militer kuat guna mengantisipasi kemungkinan serangan Mesir.
Menurut data resmi yang dikutip salah satu media Arab menyebutkan bahwa pada tahun 2017, Mesir membutuhkan cadangan air sekitar 86 milyar kubik. Sementara sumber airnya hanya mampu menyediakan sekitar 71 milyar kubik atau terdapat defisit sebanyak 15 milyar kubik dan akan menjadi tragedi besar bila Ethiopia dengan dukungan Israel tetap bersikeras membangun bendungan di hulu Nil Biru sebagai sumber utama air Sungai Nil di Mesir.
Menteri Irigasi Ethiopia pernah mengumumkan bahwa negaranya akan terus mengupayakan pembangunan bendungan karena air tersebut adalah miliknya sehingga tidak ada kekuatan manapun di dunia yang bisa menghalangi dan menggunakan hak veto. Bahkan negeri Habashah ini mengancam akan keluar drai persetujuan tahun 1929.
Sungguh suatu perang besar yang dapat meletus lewat provokasi Israel yang memang berkepentingan untuk melemahkan salah satu tulang punggung Arab setelah Irak sukses dihancurkan. Mantan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Mesir yang juga mantan Sekjen PBB, Boutrus Ghali pernah memprediksikan pada 1985 bahwa perang besar mendatang yang bisa berkobar di kawasan disebabkan air Nil.
Tangani serius
Sudah saatnya masalah ini ditangani secara serius tanpa basa-basi bila perlu seluruh dunia Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) terlibat dalam membela salah satu anggota utamanya (Mesir) yang sedang dibidik Israel. Negeri Zionis ini ingin menciptakan “proxy war” antara Arab dan Israel lewat Ethiopia.
Negara-negara Arab kaya minyak baik di Teluk maupun di kawasan Afrika Utara seharusnya tidak lagi memandang sebelah mata terhadap peran Afrika yang sebelum Persetujuan Camp David tahun 1978 tercapai merupakan pendukung kuat Arab melawan Israel. Sudah sepantasnya membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan pula seperti meningkatkan bantuan dan investasi agar Afrika tidak beralih ke Israel.
Secara diplomasi, dunia Arab juga dituntut lebih proaktif mengungkapkan skandal Israel yang ingin menciptakan kekacauan di benoa hitam tersebut untuk tujuan meningkatkan hasil penjualan senjatanya. Arab harus berani mengungkap bahwa berbagai kekacauan dalam negeri dan konflik perbatasan di Afrika hampir dipastikan bahwa negeri Yahudi itu yang bermain di belakang layar.
Dalam konteks ini, mungkin langkah yang dilakukan pemimpin Libya, Moammar Qaddafi yang telah menginvestasikan milyaran dolar di sejumlah negara Afrika dapat dipertimbangkan. Pada saat memperingati 40 tahun jabatannya pada awal September lalu, ia juga mengumumkan secara tegas bahwa Israel selalu berada dibalik konflik yang terjadi di Afrika dan minta seluruh negara Afrika memutuskan hubungan dengan negeri Zionis itu.
Namun disayangkan, seruan tersebut justeru terjadi saat beberapa negara Arab siap melakukan hubungan dengan Israel paling sedikit hubungan dagang atas desakan AS sebagai “hadiah” bagi Israel dari AS atas kesediaannya menangguhkan atau menghentikan sebagian kecil dari pemukiman Yahudi di tanah Palestina.
Dari apa yang telah dipaparkan diatas, para pembaca dapat melihat bahwa hantu perang di kawasan tersebut masih bergentayangan. Pada saat dunia Arab dalam posisi pro kontra tentang peran Iran sehingga sulit tercapai dialog antara kedua belah pihak, Israel memanfaatkan kesempatan 
tersebut untuk memprovokasi negara-negara sumber air Nil di Afrika guna menyulut perang air yang kesudahannya sangat mengerikan.
Sana`a, 21 Ramadhan 1430 H
