Hidayatullah.com- Menurut anggota Komisi IV FPKS DPR, Mahfudz Siddiq , ada 3 hal serius yang harus dipikirkan pemerintah termasuk presiden, jika benar-benar akan melakukan upaya pembubaran terhadap ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Pertama, di banyak kalangan masyarakat Muslim ada pengetahuan bahwa rencana ini merupakan bagian dari instruksi presiden Jokowi kepada jajaran Kemenpolhukam.
“Artinya, mereka akan menafsirkan bahwa ini adalah maunya presiden. Apalagi pernyataan presiden Jokowi tepat sehari sebelum pernyataan Menkopolhukam soal rencana pembubaran ini,” jelas Politisi dari PKS Dapil VII Jawa Barat ini.
Baca: HTI Nilai Rencana Pemerintah Bubarkan Ormas ini Tidak Berdasar
Kedua, masyarakat luas khususnya di Jakarta paham benar, bahwa rencana pembubaran ini terkait juga konteks Pilgub DKI yang baru usai.
“Terlepas dari alasan ideologis yang disampaikan pemerintah, masyarakat tahu persis bahwa aktivis HTI banyak yang mendukung paslon Anis-Sandi,” bebernya seperti dalam siaran pers yang diterima hidayatullah.com, Senin (08/05/2017) kemarin.
Baca Juga
Sehingga, Mahfudz melanjutkan lagi, persepsi pembubaran HTI sebagai sanksi atas sikap politik HTI di Pilgub DKI akan muncul dengan kuat. Berangkat dari persepsi ini maka akan muncul pemikiran dikalangan ummat Islam, bahwa pada gilirannya ormas Islam lain juga akan dibubarkan.
Ketiga, sebagaimana ramai diwartakan oleh media massa dan perbincangan di media sosial, ekses Pilgub DKI memunculkan polarisasi di masyarakat.
“Bukan saja di Jakarta tapi nasional. Polarisasi yang berawal dari pembelahan pilihan dukungan terhadap paslon gubernur dan wakil gubernur, lalu didesain sedemikian rupa menjadi pembelahan pilihan ideologis,” paparnya.
Mahfudz mencontohkan, misalnya antara yang pro Bhineka Tunggal Ika dengan yang kontra. Antara yang pro NKRI dengan yang kontra. Antara yang pro Pancasila dengan yang kontra. Dan ada proses sedemikian rupa yang mengkondisikan opini bahwa kalangan masyarakat muslim yang mendukung paslon Anis-Sandi lebih dekat (atau dianggap mengarah) kontra Bhineka Tunggal Ika , NKRI dan Pancasila.
“Jadi, pemerintah harus cermat dan hati-hati. Bahwa rencana pembubaran ormas HTI ini justru akan memicu masalah baru, gejolak baru dan akan menarik jarum sejarah bangsa ini ke masa orde baru di saat negara vis a vis dengan ummat Islam,” pungkasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
