Hidayatullah.com–Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid mengaku khawatirkan bila TNI dilibatkan dalam pengamanan surat suara. Kekhawatiran ini menyusul adanya kasus VCD di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang isi rekamannya diduga Polri ikut memobilisasi massa pada pemilu presiden dan wakil presiden pada 5 Juli “Saya khawatir kalau kemudian aparat yang tidak secara khusus bertugas mengamankan pilpres akan menambah ketegangan-ketegangan,” katanya seusai berdialog dengan 100 pakar dan tokoh serta caleg dan anggota legislatif dari PKS Kota Semarang di Semarang, Minggu. Ia mengutarakan, kalau terkait dengan pengamanan hasil pemilu cukup Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. “Itu sesungguhnya cukup,” katanya menandaskan. Upaya untuk menghindari persengketaan pemilu terkait dengan jumlah perolehan suara masing-masing capres, ia mengemukakan, seluruh proses penghitungan suara harus ada saksi, baik itu dari tim sukses capres-cawapres maupun partai yang menjagokan pasangan tersebut. “Sering yang terjadi adalah proses penghitungan suara tidak ada saksinya. Begitu pula ketika pemindahan surat suara dari TPS ke PPS, PPK, dan bahkan sampai KPU juga tidak ada saksi,” katanya. Dalam mengamankan surat suara itu, lanjutnya, memang diperlukan, yakni salah satu caranya KPU secara konsisten dan komitmen melaksanakan seluruh agenda perundang-undangan. Menyinggung soal kasus VCD Banjarnegara, Presiden PKS mengatakan, “Kami salah satu yang menuntut agar kasus tersebut diusut dengan tuntas dan secara transparan betul.” Menurut dia, kasus itu bukan sekadar masalah dengan Banjarnegara, tetapi terkait dengan komitmen Polri ingin netral pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI. “Saya kira itu komitmen yang harus dibuktikan betul-betul, temasuk bagaimana komitmen dari rekan-rekan TNI yang netral juga harus dibuktikan sesungguhnya,” katanya. Ia mengemukakan, apabila pihak kepolisian maupun TNI memberikan contoh paling teruji terkait dengan komitmennya itu, maka institusi itu telah membantu bangsa ini menghadirkan Pemilu yang lebih berkualitas dan akan menghadirkan pemimpin yang lebih berkualitas pula. “Insya Allah pemimpin yang berkualitas siapapun juga pasti akan memegang kepedulian yang tinggi,” katanya berharap. Tak dukung Rangkap Jabatan Dalam kesempatan yang sama, Hidayat juga mengatakan, dalam Pemilu presiden dan wakil presiden RI tanggal 20 September 2004 nanti, partainya tidak akan mendukung calon presiden (capres) yang merangkap jabatan di partai. “Itu adalah salah satu syarat kami untuk memberikan dukungan. Apabila seorang ketua umum partai menyatakan tidak akan merangkap jabatan bila terpilih kelak, berarti ada salah satu poin yang kami bisa memasuki ke sana,” katanya. Sebagaimana diketahui, capres yang merangkap ketua umum partai adalah Megawati. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diajukan Partai Demokrat. Namun, dia bukan ketua umum partai baru itu. Selain itu, Hidayat Nurwahid menegaskan, pada prinsipnya, dalam pilpres putaran kedua, PKS tidak golput. “Jadi, itu prinsip yang kami ambil sebagaimana yang dilakukan partai politik lainnya dalam rangka menyukseskan pemilu,” katanya menekankan.(ant/mi/jp)
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
