Hidayatullah.com–Peraturan mengambil gambar dan liputan terhadap Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha yang diberlakukan oleh pihak keamanan Negara Gajah Putih membuat gelisah dan kecewa wartawan nasional dan internasional di Thailand.
Portal berita Bangkok Post melaporkan, Departmen Humas pemerintah Thailand pimpinan Letnan Jenderal Sansern Kaewkamnerd mengayakan, Prayut sendiri merasakan beberapa peraturan tersebut dinilai agak keterlaluan.
Aturan diumumkan pada hari Jumat ketika Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha memimpin upacara pembukaan Pameran Sosial Thailand 2018 di Pusat Pameran Dampak di Muang Thong Thani.
Sebelum ini, pedoman standar dan etika untuk wartawan yang dikeluarkan oleh Cabang Khusus Polisi Nasional dianggap sebagai langkah pengamanan.
Selain pemeriksaan keamanan yang ketat, media juga diminta untuk mendaftar dan mendapatkan izin secara khusus. Hanya fotografer yang terdaftar dengan kamera bersertifikasi yang dapat mengambil foto para pemimpin junta, sesuai dengan pedoman yang diberlakukan.
Baca: Amnesti: Thailand Gunakan UU untuk Basmi Kebebasan Berpendapat
Bagaimanapun, pedoman itu memancing kritik masyarkat dan media. Beberapa peraturan yang diberlakukan kepada wartawan sebagai berikut;
- Memberi ‘isyarat hormat’ sebelum dan selepas mengambil gambar.
- Izin menunjukkan kamera untuk pemeriksaan dan hanya kamera yang memiliki izin boleh mengambil gambar.
- Medaftarkan diri dalam sebelum acara dan menggunakan gelang tangan khusus
- Tidak melakukan tindakan senonoh atau menggunakan bahasa tidak sesuai.
- Memastikan jarak sekurang-kurangnya 5 meter dari Perdana Menteri dan tidak berebut-membantah ketika mengambil gambar hingga bersandar pada orang lain ataupun mengangkat kamera melebihi kepala seseorang.
Peraturan standar mengambil gambar Perdana Menteri lainnya yang dianggap berlebihan adalah;
- Tidak mengambil gambar Perdana Menteri ketika berada di ruang resepsi.
- Tidak mengambil gambar Perdana Menteri ketika ia menaiki atau menuruni tangga.
- Tidak mengambil gambar ketika Perdana Menteri sedang makan
- Penggunaan cahaya dibenarkan tapi tidak melebihi 1.500 watt.
- Panduan yang dikeluarkan itu juga menegaskan, crew media yang gagal mematuhi peraturan akan kehilangan gelang tangan identitas dan akan diharamkan membuat liputan lagi.
“Kita akan mengekalkan menetapkan peraturan standar, tetapi jika ada yang menyebabkan ketidakpuasan, kami harus menilai ulang,” kata Prayut yang dikirim melalui stafnya.
Baca: Makanan Halal dan Larangan Merokok di Negeri Gajah Putih
Pembatasan itu dilakukan dua hari setelah Prayut mengatakan dia tidak akan berbicara dengan pers terkait politik kecuali diperlukan. Ini bukan pertama kalinya junta Thailand memperlakuan media, tulis The Nation.
Prayut menyadari peraturan itu dibuat oleh pihak polisi untuk tujuan keselamatan berdasarkan protokol internasional, tetapi diharapkan untuk dilonggarkan sedikit, agar tidak menyulitkan wartawan.
Perdana Menteri Thailand sebelumnya telah memicu kontroversi dengan pekerja media ketika menghindari pertanyaan, sebaliknya menempatkan karton dicetak dengan gambarnya sendiri di lokasi konferensi media.*
