Hidayatullah.com– Kementerian Keuangan berencana mengenakan cukai plastik, yang akan ditimpakan pada pelaku usaha sebesar Rp 200 per lembar atau Rp 30.000 per kilogram. Tentu saja rencana ini menimbulkan pro kontra. Kalangan pelaku usaha bahkan Kementerian Perindustrian menolaknya.
Menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, jika merujuk pada dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan, baik bagi penggunanya, orang lain, maupun lingkungan, maka plastik pantas dikenai cukai.
Kata Tulus, YLKI bisa memahami jika Kemenkeu akan menerapkan cukai pada plastik, tetapi dengan beberapa catatan.
“Pertama, Kemenkeu harus menjamin bahwa tujuan utama penerapan cukai plastik bukanlah instrumen untuk menggali pendapatan negara,” ujarnya kepada hidayatullah.com Jakarta dalam siaran persnya, Sabtu (06/07/2019).
YLKI meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkeu agar jangan menjadikan cukai plastik untuk menambal ketidakmampuan/kegagalan pemerintah dalam menggali pendapatan di sektor pajak. Tetapi cukai plastik adalah untuk instrumen pengendalian produksi dan konsumsi plastik, itu tujuan utama.
Baca Juga
“Sedangkan pendapatan cukai hanyalah efek samping, sebagai bentuk “pajak dosa” (disinsentif) pada produsen dan bahkan konsumen,” imbuhnya.
Kedua, menurut YLKI, penerapan cukai plastik hanyalah masa transisi, dan nantinya produsen plastik harus mampu (wajib) membuat produk plastik yang benar benar bisa diurai secara cepat oleh lingkungan, apa pun produk plastiknya. “Setelah itu tercapai, cukai plastik harus dihentikan,” imbuhnya.
Ketiga, kata Tulus, dana yang diperoleh dari cukai plastik, sebagian (10 persen) harus dikembalikan untuk upaya promotif dan preventif, misalnya secara edukasi dan pemberdayaan agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk mengurangi konsumsi plastik.
“Konsumen punya tanggung jawab moral untuk mengedepankan pola konsumsi yang berkelanjutan, salah satunya mengurangi konsumsi plastik dan atau menggunakan plastik yang benar-benar gampang diurai oleh air, tanah, dan lingkungan secara umum,” jelasnya.
YLKI mendorong pemerintah, lintas kementerian dan lembaga, untuk secara serius menanggulangi masalah plastik, dari hulu hingga hilir. Dari hulu seharusnya pemerintah mewajibkan adanya produk plastik yang mengantongi SNI. Dan dari sisi hilir pemerintah harus mengintegrasikan kebijakan pengendalian konsumsi plastik oleh konsumen, termasuk masalah plastik berbayar yang saat ini belum jelas arah dan regulasinya.
Pemerintah juga diminta harus memfasilitasi pengolahan sampah plastik untuk didaur ulang menjadi produk lain yang lebih bermanfaat.
YLKI juga mendesak kalangan pelaku usaha/produsen untuk bertanggung jawab pada sampah plastik dari produk yang dijualnya untuk ditarik dan dikelola kembali dan meminimalisir cemaran yang dihasilkan, sebagaimana prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) yang dimandatkan oleh UU tentang Lingkungan Hidup dan UU tentang Persampahan.
“Hal ini belum terlihat sama sekali,” imbuhnya.
Di sisi lain, YLKI meminta Kementerian Perindustrian untuk tidak secara telanjang menjadi corong pelaku usaha, dengan menolak wacana cukai plastik, tanpa argumen yang rasional.
“Jelas peran sektor industri tidak bisa dinegasikan, apalagi dimatikan. Tetapi sektor industri harus kreatif untuk memproduksi plastik yang tidak merusak lingkungan, dan bahkan mempunyai tanggungjawab menyelamatkan lingkungan. Jangan malah makin destruktif terhadap lingkungan,” pungkasnya.
Diperkirakan, menurut data Bank Dunia (2018) yang dikutipnya, sekitar 300 juta ton plastik diproduksi setiap tahunnya dan saat ini sekitar 150 juta ton plastik mencemari lautan dunia.
Dan tragisnya, Indonesia menjadi negara pencemar kedua terbesar di dunia setelah China. Diperkirakan Indonesia menyumbang 0,48-1,29 juta ton metrik sampah plastik per tahun ke lautan. Oleh karenanya, jika tidak ditanggulangi secara secara menyeluruh, sampah plastik akan mengancam keberlanjutan ekosistem laut yang semakin parah, dan merugikan semua pihak.
Namun demikian, bagi YLKI, cukai bukanlah satu satunya cara untuk menekan dan mengendalikan penggunaan dan konsumsi plastik. Tanpa disinergikan dengan kebijakan lain, alih-alih konsumsi plastik tetap dominan, sekalipun telah dikenai cukai yang tinggi pula.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
