Hidayatullah.com– Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) meminta jatah menterinya pada pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin harus dipisahkan dari jatah menteri NU.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Sekjen PKB Daniel Johan yang menyebut jatah menteri untuk NU dan PKB harus dipisahkan.
Kata Wasekjen, meskipub PKB lahir dari rahim NU, namun PKB bukanlah NU. “Memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU, tapi kan PKB bukan NU. Tentu itu suatu yang terpisah,” ujarnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (06/07/2019).
Daniel menyebut bahwa NU memang telah bekerja untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Sehingga menurutnya wajar kalau kalangan NU meminta imbalan kursi menteri ke Jokowi.
“Persoalan ada apirasi bahwa NU juga bisa diberikan kepercayaan duduk dalam kabinet saya rasa wajar saja. Karena NU kan juga memang bagian yang sangat bekerja keras kemarin, sehingga itu dua hal yang berbeda,” sebutnya.
Baca Juga
Baca: Dahnil: Setop Kriminalisasi Ulama jika Serius Mau Rekonsiliasi
Sementara Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin menyebut, jumlah menteri kabinet pemerintahan Jokowi periode kedua dari partai politik, akan disesuaikan.
Jumat kemarin Ma’ruf mengatakan bahwa sejauh ini persoalan menteri dalam kabinet ke depan sama sekali belum dibahas.
“Belum (dibahas), masing-masing berapa, apalagi orangnya, belum dibahas,” sebutnya setelah menerima kedatangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Rumah Situbondo, Jakarta, Jumat (05/07/2019).
“Kan ada sekian partai koalisi, itu jumlahnya disesuaikan, berapa perolehannya,” katanya juga.
Cak Imin dalam kesempatan itu mengaku tidak menargetkan berapa jumlah menteri yang akan diperoleh PKB dalam pemerintahan mendatang. Tapi katanya PKB akan mengusulkan dua sumber figur menteri, yakni kader PKB dan non-kader PKB.
“Dua sumber ini lagi kita godok terus, nanti kita serahkan ke Kiai Ma’ruf Amin dan ke Pak Jokowi, baik yang kader maupun non-kader,” sebutnya.
Baca: Mardani Usulkan Jokowi Rampingkan Kabinet Biar Efektif
Menurutnya, dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, Jokowi menyampaikan bahwa pembahasan menteri kabinet kemungkinan baru dilakukan pertengahan Juli 2019 mendatang.
Pada Kamis (04/07/2019), Ma’ruf menyebut NU sebagai kelompok yang berpeluang mendapatkan jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Walau demikian, Ma’ruf mengingatkan bahwa proses bagi-bagi menteri merupakan hak prerogatif presiden.
“(Peluang menteri) dari banyak pihaklah. Termasuk NU, termasuk yang lain-lain. Tentu semuanya mungkin. Tapi itu hak prerogatif presiden,” sebut kiai yang masih menjabat sebagai Ketua Umum MUI ini.* INI/ANT
