Hidayatullah.com– Dalam rapat Komite Eksekutif ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-40 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, delegasi DPR RI untuk ketiga kalinya kembali memperjuangkan isu krisis kemanusiaan Rohingya agar dijadikan resolusi.
Pada sidang Komite Eksekutif AIPA, usulan Indonesia itu mengundang perdebatan panjang. Myanmar kembali menolak dengan tegas isu krisis Rohingya masuk ke dalam pembahasan Sidang AIPA.
Sedangkan sejumlah negara lainnya, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Singapura, lebih bersikap diam dan menyerahkan kepada mekanisme konsensus.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat rapat Komite Eksekutif AIPA ke-40 mengatakan, tanggal 25/08/2019 lalu menandakan tepat dua tahun peristiwa genosida dan eksodus ratusan ribu orang Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh.
Meski demikian, lanjut Fadli, hingga kini situasi yang dialami para pengungsi Rohingya masih tak menunjukkan perbaikan. Upaya repatriasi yang sudah direncanakan sejak tahun lalu juga belum menunjukkan perkembangannya.
Baca Juga
“Itu sebabnya, kami kembali mengajukan draf resolusi atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Resolusi ini harus menjadi bagian penting dari hasil Sidang Umum AIPA ke-40. Kita di ASEAN tak boleh menutup mata atas masalah Rohingya,” jelas di Bangkok, Thailand, dalam keterangan DPR RI, Selasa (27/08/2019).
Baca: 200 Ribu Pengungsi Rohingya Peringati Dua Tahun ‘Hari Pembersihan’ Muslim
Fadli memastikan, sikap Delegasi Parlemen Indonesia pada tahun 2019 ini masih sama dengan sikap pada tahun 2017 dan 2018 lalu, bahwa krisis Rohignya harus masuk ke dalam agenda pembicaraan Komisi Politik AIPA.
Disebutkan, sebagai forum parlemen tertinggi di ASEAN, AIPA tak boleh mengabaikan isu kemanusiaan Rohingya yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya.
Penolakan AIPA atas pembahasan isu Rohingya, dinilai menandakan forum AIPA tak memiliki komitmen terhadap perlindungan kemanusiaan dan perdamaian di kawasan.
“Kekhawatiran Myanmar dan sejumlah negara lainnya terhadap draf resolusi yang kami ajukan, karena dinilai mencampuri urusan internal anggota ASEAN lainnya, jelas tak beralasan,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.
Fadli mengatakan, draf resolusi itu diajukan pihaknya untuk mendukung Myanmar dalam memulihkan perdamaian dan stabilitas, serta untuk memberi bantuan dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.
“Saya sudah meninjau langsung para pengungsi di kamp Kutupalong Bangladesh dan mereka hidup sangat menderita. Lebih dari 1 juta pengungsi dan mereka membawa cerita mengerikan tentang pengusiran, pemerkosaan, bahkan pembantaian,” ungkap Politisi Partai Gerindra itu.
Baca: Pengungsi Rohingya Menolak Direpatriasi dari Bangladesh ke Myanmar
Ia menjelaskan, AIPA sebagai forum parlemen yang paling dekat dengan sumber krisis di Rohingya, seharusnya menjadi forum parlemen yang paling aktif dalam merespons krisis tersebut.
Sebab, pada forum parlemen yang lebih luas, seperti dalam Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-139 di St. Petersburg, Rusia, 2018 lalu, masyarakat internasional telah mengakui urgensi untuk mengatasi situasi melalui sebuah resolusi.
Begitu pula dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lanjutnya, yang telah menerbitkan laporan serta resolusi atas situasi yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Sehingga, dinilai sangat aneh jika AIPA justru mengabaikan isu ini hanya karena hendak menjaga hubungan baik negara tetangga.
“Rapat Komite Eksekutif dibuka pukul 20.00 dan ditutup pukul 22.30. Dari 2,5 jam itu, sekitar 1,5 jam di antaranya berisi perdebatan mengenai draf resolusi yang diajukan parlemen Indonesia. Selama persidangan, kami melakukan persuasi kepada seluruh delegasi bahwa resolusi ini penting untuk dijadikan sebagai sikap AIPA. Sesudah berdebat alot, persidangan terpaksa dihentikan sementara agar terjadi mekanisme lobi. Namun, upaya itu gagal. Delegasi Parlemen Myanmar yang dipimpin Su Su Lwin, yang juga mantan ibu negara, tetap tidak mau membuka diri untuk menerima dan membahas resolusi yang diusulkan Indonesia,” paparnya.
Oleh karena itu, katanya, berdasarkan statuta AIPA, dimana mekanisme pengambilan keputusan di AIPA menganut sistem konsensus, akhirnya tak ada resolusi terkait isu Rohingya.
Sebagai bentuk protes, Delegasi Parlemen Indonesia menolak untuk membahas resolusi lain dalam bidang politik. Hal ini berdampak dalam sidang AIPA pada tahun ini tidak akan ada pembahasan isu di Komite Politik.
Baca: DPR Tekankan Pentingnya Hormati HAM Warga Palestina-Rohingya
Legislator dapil Jawa Barat V ini menegaskan, sikap tersebut penting ditunjukkan oleh Delegasi Indonesia, supaya AIPA tak sekadar menjadi forum seremoni dan basa-basi belaka.
“Krisis kemanusiaan di Rohingya adalah krisis kemanusiaan berat, tidak hanya untuk Asia Tenggara, tetapi untuk komunitas global. Itu sebabnya kami meminta agar AIPA tak lagi mendiamkan masalah ini. Itu posisi DPR RI dalam sidang AIPA kali ini,” tegasnya.
Pada sidang bertugas untuk memutuskan agenda serta daftar resolusi yang saat itu akan dibahas dalam Sidang Umum AIPA ke-40 ini, Fadli didampingi dua Anggota DPR RI Amelia Anggraini (F-NasDem) dan Kartika Yudhisti (F-PPP). Rapat dipimpin Ketua Parlemen Thailand H.E. Chuan Leekpai, yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand 1992-1995 dan 1997-2001.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
