Hidayatullah.com– Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, minta DPR pada masa persidangan ke-5 yang akan datang, menjadwalkan pembahasan pencabutan RUU HIP, yang merupakan RUU inisiatif DPR, dari Prolegnas 2019-2024.
“PKS sendiri akan terus kawal tentang RUU HIP ini sampai benar-benar dibatalkan, didrop dari Prolegnas dan tidak dibahas sama sekali di parlemen.
Untuk itu kami mendesak Bamus dan Pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat pencabutan RUU HIP pada sidang terdekat. Rakyat butuh kepastian,” ujarnya menegaskan dalam rilisnya kepada hidayatullah.com Jakarta, Jumat (17/07/2020).
Sedikitnya ada 2 alasannya kenapa RUU HIP itu dicabut. Pertama karena adanya penolakan masyarakat terhadap RUU ini sudah sangat meluas, baik dari kalangan Islam, nasionalis, purnawirawan, agamawan, maupun tokoh daerah.
Kedua, Presiden melalui Surpres (Surat Presiden), yang disampaikan oleh Menkopolhukam kepada Pimpinan DPR RI, tidak setuju dengan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) dan mengajukan usulan konsep RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) (16/07/2020).
Baca Juga
“Dengan penyerahan Surat Presiden (Surpres), yang berisi ketidaksetujuan Pemerintah atas RUU HIP, kepada DPR RI, maka secara resmi kini bolanya ada di tangan DPR RI.
Maka sesuai dengan Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tata Tertib DPR khususnya pasal 141, dalam masa sidang yang akan datang, DPR mestinya sudah melakukan pembahasan untuk menetapkan status pencabutan RUU HIP ini dari Prolegnas,” katanya.
“Jadi, sangat tepat sekali dengan mempertimbangkan kemampuan DPR dalam menyelesaikan program legislasasi nasional serta aspirasi yang berkembang luas di masyarakat bila DPR, sesuai dgn usulan Pemerintah, mendrop RUU HIP dari Prolegnas”, imbuhnya.
Akan tetapi, tambah Mulyanto, terkait dengan RUU BPIP yang merupakan RUU inisiatif Pemerintah yang baru diajukan, ini perlu pencermatan lebih lanjut. Karena ia merupakan dua RUU yang sangat berbeda dan dengan inisiator yang juga berbeda.
“RUU HIP inisiatornya adalah DPR. Sementara RUU BPIP inisiatornya adalah Pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, RUU HIP sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020, sedangkan RUU BPIP ini baru usulan inisiatif Pemerintah, yang bahkan belum masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2019-2024.
“Ini adalah dua RUU yang sama sekali berbeda,” katanya. Pemerintah dan DPR tidak dapat menukar kedua RUU tersebut begitu saja.
Sehingga, Mulyanto menilai, terkait RUU BPIP, yang merupakan RUU inisiatif Pemerintah, maka alur logika pembentukannya harus melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari awal. Tidak bisa serta-merta ditukar-guling.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
