Hidayatullah.com—Pemerinta negara bagian New South Wales (NSW), Australia, sedang mengalami krisis dikarenakan perselisihan internal tentang kebijakan perlindungan koala.
National Party, yang merupakan mitra yunior koalisi, mengatakan tidak akan lagi mendukung legislasi pemerintahan dikarenakan sikap oposisinya terhadap kebijakan soal koala tersebut.
Namun, pemimpin partai itu yang juga wakil kepala wilayah negara bagian NSW John Barilaro berkata, “Kami tidak anti-koala.”
Dia mengatakan anggota legislatif dari partainya tidak akan lagi duduk bersama Liberal Party pimpinan Menteri Utama Gladys Berejiklian, lansir BBC Kamis (10/9/2020).
Sikap National Party itu menjadikan pemerintahan NSW saat ini menjadi pemerintahan minoritas sampai situasinya dipulihkan.
Berejiklian mengancam akan mencopot menteri-menteri National Party dari jabatannya jika sikap mereka tidak diubah.
Perselisihan yang dijuluki sebagai “perang koala” oleh koran Sydney Morning Herald itu berkaitan dengan State Environmental Planning Policy (SEPP) yang menjadi undang-undang Desember tahun lalu. UU baru tersebut bertujuan memberikan perlindungan yang lebih baik untuk koala, salah satu hewan ikonik Australia.
Pada bulan Juni sebuah hasil studi mendapati bahwa hewan marsupialia itu akan punah di NSW pada 2050 apabila tidak ada kebijakan yang lebih baik untuk perlindungannya. Kebakaran hutan dan lahan yang sangat masif musim panas lalu telah menewaskan atau melukai sekitar 3 miliar hewan di berbagai daerah di Australia.
Namun, Barilaro menilai UU tersebut justru membebani dan menyulitkan pemilik properti dalam pengelolaan lahan milik mereka.
Adam Bandt, pemimpin partai peduli lingkungan Federal Greens, lewat Twitter menuding politisi-politisi National berupaya membubarkan pemerintahan sebab mereka ingin para pemilik lahan bebas membunuhi koala.
Sebagian kalangan pecinta lingkungan berpendapat kebijakan pemerintah NSW yang ada sekarang ini tidak cukup untuk melestarikan populasi hewan liar di sana.*
