Hidayatullah.com– Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah agar menggratiskan seluruh biaya vaksinasi Covid-19 untuk rakyat. “YLKI meminta dengan sangat agar pemerintah menanggung seluruh biaya vaksinasi Covid-19 bagi warganya. Demi memberikan jaminan rasa rasa aman bagi warganya,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, kepada hidayatullah.com dalam pernyataannya, Ahad (22/11/2020).
YLKI menilai upaya pengendalian pandemi Covid-19 terus dilakukan di antaranya dengan instrumen vaksinasi bagi masyarakat. Tapi upaya pengendalian itu akan terancam gagal jika pemerintah hanya akan meng-cover (menggratiskan) biaya vaksinasi bagi sekelompok warga saja.
Merujuk pada pernyataan Menteri Kesehatan RI saat RDPU dengan KOMISI IX DPR (18/11/2020) bahwa skema vaksinasi Covid-19 hanya 32 juta orang yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan 75 juta skema mandiri (out of pocket).
“Jika skema ini yang akan dilakukan pemerintah maka ini skema yang tidak adil. Sebab dari sisi kebijakan, vaksinasi adalah upaya mewujudkan equity sebagai bentuk public goods yang harus dibiayai sepenuhnya oleh negara. Apalagi Covid-19 sudah dinyatakan sebagai bencana non alam. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh warganya, tanpa kecuali. Hidup sehat dan kesehatan, adalah hak azazi bagi warga negara yang dijamin oleh Konstitusi, UUD 1945. Dalam hal ini adalah hidup sehat terbebas dari potensi keterpaparan virus Covid-19,” ungkapnya.
Selama ini katanya pemerintah telah menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 yang rata-rata mencapai Rp 80 juta per kasus. Sehingga, katanya, membiayai vaksin yang berkisar antara Rp 25.000 per dosis (vaksin COVAX GAVI WHO, termasuk vaksin MODERNA) sampai Rp. 200.000 per dosis (vaksin SINOVAC) layak untuk dilakukan.
Baca Juga
“Jadi artinya secara finansial pemerintah sesungguhnya masih mempunyaai kemampuan untuk melakukan hal itu,” sebutnya.
YLKI sangat mengkhawatirkan, jika cakupan imunisasi Covid-19 rendah, maka kekebalan kelompok (herd immunity) yang tercapai dengan cakupan 70-80 % penduduk, tidak akan terwujud. “Dan artinya upaya untuk membendung wabah Covid-19 dengan instrumen vaksin, akan sia-sia belaka,” imbuh Tulus.
Kalau pun pemerintah merasa kesulitan atas tekanan finansial yang dialaminya, maka katanya pemerintah dapat melakukan konversi terhadap subsidi energi. Sebagian subsidi energi bisa dialihkan untuk menggratiskan biaya vaksinasi warga. Atau, bisa juga pemerintah menambah prosentase kenaikan cukai rokok pada 2021, misalnya menjadi 23 persen, dari rencana semula yang hanya 17 persen saja.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
