Hidayatullah.com– Seorang mantan presiden Paraguay yang diperiksa dalam kasus pencucian uang, hari Jumat (22/7/2022), dimasukkan ke dalam daftar korupsi Amerika Serikat.
Departemen Luar Negeri AS mengumumkan Horacio Manuel Cartes ke dalam daftar itu disebabkan “keterlibatannya dalam korupsi yang signifikan”, lansir Associated Press.
Cartes menjabat sebagai presiden Paraguay antara Agustus 2013 dan Agustus 2018. Dia memiliki konglomerat terdiri dari sekitar 25 perusahaan, termasuk perusahaan media dan tembakau, serta jaringan supermarket.
Mantan presiden itu diselidiki perihal dugaan penyimpangan dalam aset jutaan dolar miliknya dan atas dugaan hubungannya dengan pemimpin sebuah jaringan pencucian uang.
Mantan presiden itu “menghalangi penyelidikan internasional besar-besaran terhadap kejahatan transnasional untuk melindungi dirinya dan rekan-rekan kriminalnya dari kemungkinan penuntutan dan kerusakan politik,” kata Menlu AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.
Blinken menambahkan bahwa tindakan Cartes “merusak stabilitas institusi demokrasi Paraguay” dan memungkinkan keterlibatan Cartes dengan “organisasi teroris asing” dan entitas lain yang ditunjuk AS. Pernyataan itu tidak memberikan rincian tentang penyelidikan atau dugaan keterlibatan dalam kegiatan teroris.
Selain mantan Cartes, anak-anaknya yang sudah dewasa Juan Pablo Cartes Montaa, Sofía Cartes Montaa dan María Sol Cartes Montaa juga dimasukkan dalam daftar korupsi.
Dalam konferensi pers di Kedutaan Besar AS di Asunción pada Jumat pagi, Duta Besar Marc Ostfield mengatakan ada tambahan nama yang seperti itu mungkin saja terjadi. Duta Besar AS itu menolak untuk memberikan rincian penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap mantan presiden Paraguay tersebut.
Cartes, yang saat ini sedang berusaha menjadi presiden baru untuk partai politik konservatif Partido Colorado, mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar.
“Saya menyangkal dan menolak isi tuduhan itu,” kata Cartes di Twitter. Dia menambahkan bahwa dirinya berkomitmen untuk memberikan semua dukungan dan informasi sumber utama yang diperlukan oleh pihak berwenang untuk menjadikan semuanya jelas.*
