Hidayatullah.com– Asisten Operasi Komando Garnisun tetap (Kogartap) III Surabaya, Kolonel Marinir Sri Sulistio mengungkapkan, pihaknya siap mendukung langkah Pemerintah Kota Surabaya yang telah melarang beroperasinya aktivitas prostitusi, terutama dari kemungkinan keterlibatan oknum personil TNI yang menghalangi penutupan.
“Keberadaan kita dalam hal ini khususnya Garnisun, itu ada satuan Pomgar, Polisi Militer Garnisun, yaitu mencegah terjadi, atau timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang dibuat atau yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI yang pada saat penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, apabila ada yang melindungi, atau menutupi (menghalangi) kegiatan ini, nah tugas kita salah satunya sebagai penindak awal Kepolisian Militer,” kata Kolonel (Mar) Sri Sulistio, Asisten Operasi Kogartap II Surabaya dikutip Voice of America (VoA), Kamis (26/06/2014).
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyatakan dukungannya, terhadap penutupan total lokalisasi pelacuran Dolly dan Jarak oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Pengawasan dan pemantauan akan terus dilakukan, sambil mengajak pihak yang masih menolak penutupan untuk mau menerima skema rehabilitasi yang ditawarkan pemerintah.
“Pemerintah Kota Surabaya dengan aparat (keamanan) memilih persuasif, meyakinkan mereka sampai titik tertentulah.
Baca Juga
Katakanlah misalnya ini nanti bulan Ramadhan tutup, ya harapan kita tidak ada lagi setelah Lebaran (Idul Fitri) buka. Jadi ada beberapa yang digunakan cara-caranya, disamping nanti lewat CCTV, kemudian juga ada beberapa personil (keamanan) yang ditempatkan disana, dan juga pengawasan-pengawasan yang lain, termasuk pengawasan yang tidak nampak,” kata Saifullah Yusuf.
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya memastikan tidak akan ada negosiasi ulang bagi pekerja seks komersial (WTS) dan mucikari yang mengembalikan uang bantuan pemerintah, masing-masing 5 juta dan 7 juta rupiah hingga hari terakhir pembayaran (26 Juni).
“Kita selama ini tidak pernah memaksa siapapun untuk menerima atau tidak menerima, namun komitmen Pemerintah Kota, karena ini sudah diatur didalam Perda dan Undang-undang,” kata Supomo, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
“Kalau Perda-perda itu sudah jelas, dimana tidak ada satupun bangunan di Surabaya ini yang digunakan untuk tempat maksiat (pelacuran), maka kemudian siapapun yang sudah menerima dan mengembalikan, ya Pemerintah Kota terima, dan uang itu akan kita kembalikan lagi kepada Menteri Sosial. Jadi proses alih fungsi wisma dan alih profesi WTS (wanita tuna susila) tidak akan terpengaruh dengan pengembalian dana-dana tersebut,” tambahnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
