China Paling Banyak Penjarakan Wartawan, Mayoritas Warga Uighur

Hidayatullah.com—China adalah negara yang paling banyak memenjarakan wartawan. Dan hampir setengah dari wartawan tersebut adalah warga Uighur yang melaporkan penindasan terhadap Muslim di wilayah Turkistan Timur (Xinjiang). Demikian laporan the Committee to Protect Journalists (CPJ) yang berbasis di New York, Amerika Serikat.

Dalam data yang dikumpulkan CPJ pada Desember 2023 lalu, sepanjang tahun 2023 terjadi lonjakan jumlah wartawan yang ditangkap. Di berbagai negara di dunia, tercatat ada 320 orang yang berada di balik jeruji besi, mendekati rekor tertinggi selama ini.

China menjadi yang tertinggi dengan memenjara 44 wartawan, atau mencapai 32% dari total di seluruh dunia. Disusul kemudian oleh Myanmar, Iran, Vietnam, dan Rusia.

“China telah lama menjadi salah satu negara yang paling banyak memenjarakan wartawan. Ketatnya sensor membuat jumlah pasti wartawan yang dipenjara di sana sulit ditentukan, namun tindakan keras terhadap media telah meluas dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2021 menandai pertama kalinya wartawan dari Hong Kong dipenjara,” laporan CPJ.

Selain Hong Kong, Turkistan Timur menjadi wilayah yang menjadi sorotan. Menurut laporan tersebut, dari 44 wartawan yang dipenjara di China, 19 di antaranya adalah warga Uighur.

Salah satu aktivis sekaligus wartawan yang dipenjara adalah Ilham Tohti, seorang profesor yang juga pendiri situs berita Uighurbiz. Tohti ditangkap sekitar 10 tahun lalu, kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan separatisme.

Wartawan lainnya adalah Qurban Mamut, mantan pemimpin redaksi jurnal populer Xinjiang Civilization. Mamut hilang pada November 2017. Radio Free Asia (RFA) melaporkan bahwa pada tahun 2022 dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena “kejahatan politik.”

“Pihak berwenang China juga meningkatkan penggunaan tuduhan anti-pemerintah untuk menahan wartawan. Tiga dari lima kasus baru dalam database CPJ tahun 2023 terdiri atas wartawan yang dituduh melakukan spionase, menghasut separatisme, atau melawan negara,” jelas laporan itu.

“Banyak wartawan yang dipenjara adalah etnis Uighur dari Xinjiang. Di tempat tersebut, Beijing dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena penahanan massal dan penindasan kejam terhadap kelompok etnis yang sebagian besar Muslim.”

Membungkam Suara

Banyaknya wartawan Uighur yang dipenjara merupakan cerminan situasi di Turkistan Timur. Demikian kata Beh Lih Yi, koordinator program CPJ Asia kepada RFA.

“Hampir separuh wartawan yang dipenjara di China pada tahun 2023 adalah Uighur. Mereka menjadi sasaran dengan tuduhan yang tidak jelas seperti menghasut separatisme atau ‘bermuka dua’, sebuah istilah tidak jelas yang sering digunakan pihak berwenang untuk menghukum mereka yang secara terbuka mendukung kebijakan pemerintah namun secara diam-diam menentangnya,” kata Yi.

“Penindasan terhadap media adalah upaya pemerintah China untuk membungkam suara minoritas dan pemberitaan independen, padahal Beijing berulangkali menolak klaim pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Xinjiang,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa hukuman lama bagi wartawan Uighur amat “keterlaluan dan kejam.” CPJ pun mendesak pemerintah China untuk membebaskan semua wartawan yang dipenjara dan mengizinkan semua wartawan untuk bebas melaporkan situasi yang terjadi di Turkistan Timur.

“Dari pemenjaraan wartawan Uighur, terlihat jelas bahwa China tidak ingin komunitas internasional mengetahui apapun tentang Uighur,” kata Zubayra Shamseden, aktivis Uighur Human Rights Project (UHRP) yang berbasis di Washington.

“Wartawan Uighur memberitakan isu-isu Uighur. Merekalah suara masyarakat Uighur di dunia. Dengan memenjarakan wartawan Uighur, China berupaya untuk menghancurkan suara-suara warga Uighur,” ujarnya kepada RFA.

Laporan CPJ juga mencatat bahwa “‘Israel’” mengalami lonjakan besar dalam memenjarakan wartawan. Semua wartawan yang diketahui berada di balik jeruji besi pada saat penelitian dilakukan, ditangkap di wilayah Tepi Barat.*