Hidayatullah.com– Polisi Korea Selatan, hari Rabu (11/12/2024), menggeledah kantor kepresidenan dan markas besar kepolisian sebagai bagian dari penyelidikan atas kasus penerapan darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk Yeol.
Penggeledahan juga dilakukan di kantor Kepolisian Metropolitan Seoul dan Kepolisian Garda Majelis Nasional, kata pihak kepolisian.
Penggerebekan dilakukan berkaitan dengan tindakan Presiden Yoon Suk Yeol pekan lalu yang mengumumkan pemberlakuan darurat militer – tindakan gegabah yang menyebabkan Korea Selatan terpuruk ke dalam krisis dan menimbulkan kekhawatiran besar pada negara-negara sekutunya.
Kantor berita Yonhap mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya penegak hukum untuk memastikan apakah tindakan Yoon itu, yang didukung oleh beberapa pejabat senior di dalam pemerintahannya, merupakan pemberontakan, kejahatan yang tidak dapat ditepis dengan kekebalan presiden dan dapat dijatuhi hukuman mati.
Yoon menangguhkan pemerintahan sipil dan mengumumkan darurat militer sepekan yang lalu dan mengirim pasukan khusus berikut helikopter-helikopter ke parlemen, sebelum anggota parlemen akhirnya bertindak tegas memaksanya untuk mencabut dekrit tersebut.
Baca Juga
Yoon beruntung selamat dari upaya pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu (7/12/2024) ketika puluhan ribu warga Korea menerjang suhu beku untuk menuntut pemakzulannya. Upaya pemakzulan Yoon gagal karena partai pemerintah PPP memboikot pemungutan suara di parlemen.
PPP mengatakan bahwa Yoon, 63, setuju untuk menyerahkan kekuasaan ke tangan perdana menteri dan ketua partai PPP, langkah yang justru semakin membuat oposisi dan rakyat marah dan menuding tindakan itu sebagai upaya “kudeta kedua”.
Pada hari Selasa (10/12/2024), pimpinan Komando Perang Khusus Angkatan Darat Kwak Jong-geun memberikan penjelasan di hadapan parlemen bahwa Yoon memerintahkan dirinya untuk menghentikan para anggota parlemen yang berusaha memasuki gedung parlemen untuk menghadiri rapat pembatalan dekrit darurat militer pekan lalu.
“Presiden menelepon saya secara langsung lewat sambungan rahasia. Dia mengatakan bahwa sepertinya kuorum belum terpenuhi dan memerintahkan saya supaya segera mendobrak pintu dan menyeret keluar orang-orang (para anggota parlemen) yang berada di dalam,” papar Kwak, seperti dilansir AFP.
Pada hari Selasa 10 November, para wakil rakyat meloloskan mosi pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki kasus dekrit darurat militer tersebut.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
