Hidayatullah.com – Indonesia memiliki salah satu cadangan emas terbesar di dunia. Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan pemanfaatan emas sebagai instrumen investasi maupun penguatan sistem keuangan syariah.
Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Prof. Nur Hidayah, menilai kondisi ini menjadi peluang besar bagi pengembangan Bank Emas (bullion bank) untuk meningkatkan intermediasi keuangan berbasis aset riil sekaligus memperluas ekosistem industri keuangan syariah nasional.
“Indonesia memiliki sumber daya emas yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya oleh masyarakat masih rendah. Di sinilah ruang monetisasi aset emas masih sangat terbuka,” ujar Prof. Nur dalam forum Catatan Tengah Tahun Ekonomi Syariah Indonesia 2026, Selasa (14/07/2026).
Menurutnya, inovasi layanan bullion telah mulai menunjukkan prospek positif. Bisnis emas yang dijalankan perbankan syariah, termasuk oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), mencatat pertumbuhan signifikan sepanjang 2025. Nilai bisnis bullion mencapai sekitar Rp22,9 triliun atau meningkat 78,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menjadi salah satu sumber pertumbuhan pendapatan berbasis biaya (fee based income).
Meski demikian, Prof. Nur menilai Indonesia masih menghadapi paradoks dalam industri emas. Sebagai negara dengan cadangan emas terbesar keempat di dunia yang mencapai sekitar 3.600 ton dan produsen emas terbesar kesepuluh dengan produksi sekitar 100 ton per tahun, tingkat kepemilikan emas masyarakat justru masih relatif rendah.
Baca Juga
Ia memaparkan konsumsi emas masyarakat Indonesia hanya sekitar 0,18 gram per kapita, jauh di bawah Vietnam yang mencapai 0,59 gram maupun Thailand sebesar 0,54 gram, padahal kedua negara tersebut tidak memiliki sumber daya tambang emas sebesar Indonesia.
Kondisi tersebut diperparah dengan masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor emas batangan. Menurutnya, sebagian besar impor justru berasal dari Hong Kong dan Singapura, dua wilayah yang tidak memiliki tambang emas.
Selain itu, sekitar 82,7 persen rumah tangga Indonesia atau sekitar 60 juta keluarga tercatat belum memiliki aset emas. Angka tersebut, menurut Prof. Nur, menunjukkan besarnya ruang pengembangan pasar sekaligus peluang bagi industri Bank Emas.
Ia menilai ekosistem bullion nasional masih berada pada tahap awal. Produk yang tersedia saat ini umumnya masih terbatas pada tabungan emas, cicilan, dan layanan gadai. Variasi produk tersebut dinilai masih tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Malaysia dan Vietnam yang telah mengembangkan layanan bullion lebih beragam meski bukan produsen emas utama.
Prof. Nur berharap implementasi Roadmap Bullion OJK 2026–2031 mampu mempercepat perkembangan industri tersebut, dengan BSI dan Pegadaian menjadi motor penggerak pada tahap awal.
Untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, ia mengusulkan agar simpanan emas dalam bentuk unallocated accountmemperoleh perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana diterapkan di Turki. Menurutnya, skema tersebut perlu dipertimbangkan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Selain membahas Bank Emas, Prof. Nur juga menyoroti sejumlah inovasi produk perbankan syariah yang mulai berkembang.
Salah satunya adalah Sharia Restricted Investment Account (SRIA), yaitu skema investasi yang memungkinkan dana investor disalurkan langsung ke proyek atau aset tertentu tanpa melalui mekanisme penghimpunan dana secara kolektif (pool of funds). Model ini dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus memperkuat prinsip risk sharing dalam pembiayaan syariah. Hingga kini, proyek percontohan SRIA telah mencapai nilai sekitar Rp1,35 triliun.
Inovasi lainnya adalah Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang mengintegrasikan deposito syariah dengan wakaf uang temporer. Dalam skema ini, dana pokok nasabah tetap terjaga, sedangkan hasil pengembangannya disalurkan untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Prof. Nur, hingga 2026 program CWLD telah diterapkan oleh sembilan Bank Umum Syariah (BUS), tiga Unit Usaha Syariah (UUS), dan sembilan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Ia menegaskan, masa depan perbankan syariah tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan aset. Industri juga harus menghadirkan produk-produk yang memiliki karakteristik khas dan memberikan nilai tambah dibandingkan layanan perbankan konvensional.
“Pengembangan Bank Emas, SRIA, dan CWLD menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peluang besar untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif melalui optimalisasi aset riil, penerapan prinsip berbagi risiko, serta integrasi antara fungsi komersial dan sosial,” pungkasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
