Hidayatullah.com — Senator Partai Greens Australia, Nick McKim, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan negaranya terkait genosida di Gaza. Dalam sidang parlemen, ia menegur pemerintah dan menyerukan agar Australia menghentikan segala bentuk keterlibatan yang berpotensi mendukung tindakan militer ‘Israel’, yang menurutnya telah menimbulkan krisis kemanusiaan besar.
McKim menegaskan bahwa Australia tidak boleh bersikap pasif di tengah meningkatnya korban sipil.
“Kita tidak bisa terus menjadi pihak yang diam atau terlibat dalam apa yang semakin banyak pakar sebut sebagai genosida,” ujarnya dalam pidato yang memicu perdebatan sengit di parlemen.
Pada kesempatan yang sama, ia mendesak pemerintah untuk meninjau ulang hubungan pertahanan serta kerja sama strategis yang berpotensi berkontribusi pada konflik.
“Australia harus menghentikan keterlibatan apa pun yang membuat kita menjadi bagian dari kehancuran di Gaza,” kata McKim, seraya menambahkan bahwa langkah nyata diperlukan untuk menegakkan hukum internasional dan melindungi warga sipil.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan domestik terhadap pemerintah Australia agar mengambil sikap lebih tegas.
Sejumlah aktivis, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil sebelumnya menggelar aksi protes serta menyerukan sanksi terhadap penjajah ‘Israel’, termasuk penghentian ekspor militer dan dukungan diplomatik.
Namun, pandangan McKim tidak sepenuhnya sejalan dengan sikap resmi pemerintah. Otoritas Australia selama ini menekankan pentingnya solusi dua negara (solusi yang tidak dikehendaki bangsa Palestina) dan perlindungan warga sipil, tetapi juga mempertahankan hubungan strategis dengan Zionis ‘Israel’.
Perbedaan posisi ini mencerminkan dinamika politik dalam negeri yang semakin tajam sejak konflik Gaza kembali memanas.
Pengamat menilai kritik terbuka dari anggota parlemen seperti McKim berpotensi meningkatkan tekanan politik terhadap kabinet, terutama menjelang pembahasan kebijakan luar negeri dan pertahanan.
Di sisi lain, kubu yang lebih berhati-hati memperingatkan bahwa perubahan drastis dapat memengaruhi hubungan diplomatik serta kepentingan keamanan regional Australia.
Meski demikian, McKim menegaskan bahwa pertimbangan moral harus menjadi prioritas. Ia menilai kegagalan bertindak justru akan merusak kredibilitas Australia di mata dunia.
Seruan tersebut sekaligus menambah daftar suara dari parlemen negara-negara Barat yang mulai mempertanyakan respons komunitas internasional terhadap genosida dan krisis di Gaza.
Perdebatan diperkirakan akan terus berlanjut, terutama karena konflik belum menunjukkan tanda mereda. Dengan tekanan publik yang meningkat dan sorotan global terhadap situasi kemanusiaan, posisi Australia kini berada di persimpangan antara kepentingan geopolitik dan tuntutan etis untuk mengambil langkah lebih tegas.*




