Hidayatullah.com— Sebuah video yang diunggah oleh akun resmi partai nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party (BJP) unit Assam menunjukkan Chief Minister Himanta Biswa Sarma seolah-olah menembak dua pria Muslim telah memicu gelombang kritik dan tuduhan serius menjelang masa pemilu, kutip The Week. Video itu kemudian dihapus oleh partai setelah kecaman tajam dari sejumlah tokoh politik India, kutip Deccan Herald.
Video berdurasi pendek tersebut, yang sempat diposting di platform X (sebelumnya Twitter), memperlihatkan Sarma memegang senapan yang kemudian dikombinasikan dengan gambar hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan yang menunjukkan tembakan diarahkan kepada dua pria dengan penampilan yang dikaitkan sebagai Muslim, lengkap dengan teks “point blank shoot” dan slogan “foreigner free Assam” dan “No mercy”, kutip The New Indian Express.
Hal ini dianggap oleh oposisi sebagai representasi visual yang mengarah pada kekerasan terhadap komunitas minoritas. Partai Kongres mengecam keras unggahan itu.
“Ini bukan sekadar konten troll; ini adalah panggilan genosida terhadap minoritas,” kata Sekretaris Jenderal Kongres K.C. Venugopal dalam sebuah pernyataan yang diposting di X, kutip The Economic Times.
Ia juga mendesak otoritas peradilan untuk bertindak tegas dan menegaskan bahwa tidak ada harapan bahwa pemimpin tertinggi partai akan mengecam atau mengambil tindakan atas kejadian ini.
Juru bicara Kongres Supriya Shrinate menambahkan bahwa penghapusan video saja tidak cukup. “Ini menunjukkan normalisasi kebencian terhadap Muslim. Apakah lembaga peradilan dan institusi lainnya tertidur?” ujarnya melalui akun media sosialnya, kutip The Week.
Partai All India Trinamool Congress (TMC) juga mengecam unggahan tersebut sebagai “performative bloodlust” dan menilai konten itu mengarah pada dehumanisasi Muslim, sehingga BJP harus dimintai pertanggungjawaban hukum di bawah Undang-Undang Pencegahan Kegiatan Ilegal India (UAPA), kutip The New Indian Express.
Video tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik di Assam, di mana isu imigrasi dan identitas agama menjadi tema utama kampanye menjelang pemilihan negara bagian. Kritik terhadap video tidak hanya datang dari partai politik tetapi juga aktivis dan sejumlah pengamat yang menilai penggunaan media sosial sebagai alat propaganda politik berbasis identitas berpotensi memperburuk kohesi sosial.
Laporan media menyebut BJP Assam belum memberikan penjelasan rinci tentang siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan dan unggahan video tersebut, selain keputusan untuk menghapusnya dari akun resmi setelah kecaman publik, kutip Scroll.
Kritik ini muncul di tengah konteks yang lebih luas mengenai kekerasan dan ketegangan antara komunitas di India. Menurut data organisasi riset independen India Hate Lab, ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, terutama Muslim, meningkat tajam sekitar 74% pada 2024, dengan sebagian besar insiden terjadi di negara bagian yang dikuasai oleh BJP dan sekutunya, kutip Reuters. Tren tersebut mencerminkan meningkatnya retorika politik identitas yang bisa berujung pada tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap Muslim.
Kasus-kasus kekerasan komunal di India memiliki sejarah panjang. Misalnya, kerusuhan 2020 di Delhi yang dipicu oleh penolakan terhadap undang-undang kewarganegaraan meluas menjadi konflik horizontal yang menewaskan lebih dari 50 orang, sebagian besar Muslim, dan melukai ratusan lainnya, kutip Wikipedia.
Kritikus politik juga menyoroti bahwa peningkatan tensi ini terjadi bersamaan dengan narasi yang menghubungkan Muslim dengan isu “infiltrasi ilegal”, terutama di Assam, sehingga memicu polarisasi di tengah masyarakat yang plural. Mereka menilai bahwa konten seperti video yang viral itu bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi bagian dari strategi komunikasi politik yang lebih luas yang menempatkan identitas agama sebagai alat kampanye.
Pihak BJP secara nasional belum memberikan komentar langsung atas kritik tersebut. Namun, unggahan video yang kontroversial itu telah memperpanjang perdebatan seputar penggunaan media sosial oleh politisi dan partai politik besar di India, serta dampaknya terhadap hubungan antar-agama di negara yang dikenal karena keragaman agamanya.*




