Nasib Pelajar Palestina di Wilayah Penjajahan, Dipaksa Ikuti Kurikulum ‘Israel’

Hidayatullah.com – Entitas Zionis ‘Israel’ memaksa para pelajar Palestina di Baitul Maqdis untuk mengikuti kurikulum pendidikan mereka, menurut Pemerintah Wilayah Yerusalem pada Senin.

Pemerintah Wilayah yang masih dikelola oleh Palestina itu memperingatkan bahwa kebijakan ini sebagai upaya untuk mengubah identitas, ingatan, dan kesadaran sejarah generasi baru.

Tahap terbaru ini dijadwalkan dimulai pada hari Selasa seiring dengan dimulainya tahun ajaran 2026-2027, yang akan mencakup siswa kelas satu dan kelas tujuh di sekolah-sekolah negeri pemerintah kota di bawah pendudukan ‘Israel’.

Juru bicara Pemerintahan Wilayah Yerusalem, Marouf al-Rifai, menyebut langkah ini “belum pernah terjadi sebelumnya sejak 1967”. Ia menyebut kebijakan itu sebagai upaya ‘Israel’ untuk menguasai sistem pendidikan Palestina di kota yang didudukinya.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh surat kabar Haaretz, sebanyak 39.363 siswa Palestina akan belajar menggunakan kurikulum ‘Israel’ pada tahun ajaran baru ini di 105 sekolah milik pemerintah kota.

Selain itu, sebanyak 5.085 siswa lainnya akan mengikuti kurikulum tersebut di institusi yang diklasifikasikan oleh otoritas Israel sebagai institusi yang “diakui namun tidak resmi.”

Sehingga total, lebih dari 45.000 siswa Palestina akan belajar dengan kurikulum ‘Israel’—mencakup sekitar 38 persen dari total hampir 120.000 siswa di Yerusalem Timur yang diduduki.

Upaya penjajah menguasai sistem pendidikan telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Jumlah siswa Palestina yang mengikuti kurikulum Israel tercatat sebanyak 10.347 orang pada tahun ajaran 2020-2021. Angka tersebut naik menjadi 19.402 pada tahun 2024-2025, kemudian menjadi 27.041 pada tahun 2025-2026.

Sekitar 15 tahun yang lalu, hanya beberapa ratus siswa Palestina di Yerusalem yang mengikuti kurikulum ‘Israel’.

Al-Rifai mengatakan bahwa langkah-langkah terbaru ini merupakan bagian dari kebijakan lama untuk menekan institusi pendidikan Palestina, termasuk melalui pendanaan sekolah dan persyaratan yang diberlakukan terhadap pihak pengelola sekolah.

‘Berupaya Kuasai Kesadaran, Ingatan, dan Identitas’

Pemerintahan Wilayah Yerusalem memperingatkan bahwa masalah ini tidak sekadar persoalan buku pelajaran yang digunakan anak-anak Palestina.

Al-Rifai menyatakan bahwa kendali ‘Israel’ atas sektor pendidikan bertujuan mengganti kurikulum Palestina dengan narasi Zionis, sembari meminggirkan elemen-elemen penting sejarah dan ingatan kolektif Palestina—termasuk peristiwa Nakba, nasib para tahanan Palestina, dan Yerusalem itu sendiri.

Ia berpendapat bahwa pendidikan tetap menjadi salah satu sarana utama bagi warga Palestina di Yerusalem untuk mempertahankan identitas nasional dan budaya mereka.

Karenanya, Al-Rifai menyebut pengendalian kurikulum dan pembentukan kesadaran siswa merupakan bagian dari kebijakan ‘Israel’ yang lebih luas, yang bertujuan mencaplok dan melakukan Yudaisasi terhadap Yerusalem yang diduduki, serta menghapus karakter Arab-Palestina kota tersebut.

“Kepatuhan warga Yerusalem terhadap kurikulum Palestina bukan sekadar soal buku pelajaran sekolah,” ujar al-Rifai, seraya menggambarkan hal itu sebagai upaya mempertahankan “ingatan, identitas, sejarah, dan narasi nasional.”

Pemerintahan wilayah tersebut juga menyoroti langkah-langkah ‘Israel’ terhadap fasilitas pendidikan UNRWA. Otoritas pendudukan Israel menyita dua kompleks pendidikan UNRWA yang melayani warga Palestina di Shuafat dan Kafr Aqab.

Menurut pihak pemerintah wilayah setempat, otoritas ‘Israel’ mengubah kompleks tersebut menjadi kompleks sekolahnya. Zionis akan membuka 14 kelas sekolah menengah, satu sekolah dasar, dan lima taman kanak-kanak di kompleks Shuafat, sementara sebuah sekolah menengah khusus laki-laki direncanakan untuk fasilitas di Kafr Aqab.

Al-Rifai menyatakan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menata ulang sistem pendidikan di Yerusalem agar selaras dengan kebijakan ‘Israel’.

Tekanan terhadap sekolah-sekolah tersebut juga terjadi bersamaan dengan langkah-langkah fisik yang memisahkan komunitas Palestina dari Yerusalem—termasuk tembok pemisah dan pos pemeriksaan ‘Israel’—yang telah mengisolasi puluhan ribu warga Palestina penduduk Yerusalem dari pusat kota serta berbagai institusinya.*