Hidayatullah.com—Ide sekelompok orang untuk melakukan penghapusan Surat Keputusan Bersama (SKB) mulai mendatangkan reaksi kalangan Muslim.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak setuju SKB tentang rumah ibadah dicabut. Menurut MUI, SKB justru seharusnya ditingkatkan menjadi Undang-Undang, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap agar siapa pun yang melanggar dikenakan sanksi.
“Saya tidak setuju kalau SKB itu dicabut, justru harus ditingkatkan menjadi Undang-Undang agar siapa pun yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Jangan malah dicabut karena akan menimbulkan persoalan kalau dicabut,” tutur Amidhan. Pernyataan ini disampaikan Ketua MUI Amidhan di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, semua pihak harus mematuhi SKB yang telah disepakati bersama tokoh agama dan majelis agama.
“Dalam SKB itu memang ada yang keberatan, di mana untuk mendirikan rumah ibadah harus ada syarat 90 orang jemaah yang menandatangi persetujuan pendirian rumah ibadah di wilayah tersebut dan ini harus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk,” papar dia.
Baca Juga
Hal senada juga disampaikan mantan Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi. Menurut Hasyim, bila SKB tersebut dicabut, justru akan mengundang ekses yang lebih luas dari sekedar peristiwa itu sendiri.
“Kalau itu terjadi, acuan nasional menjadi tidak ada, dan daerah akan membuat aturan sendiri-sendiri yang akan semakin menjadi ruwet,” kata Presiden World Conference Religion for Peace (WCRP) ini.
Hasyim mengakui, SKB Menteri kurang sempurna, namun isinya merupakan konsensus tokoh-tokoh agama juga. Solusi kesulitan administrasi pendirian gereja, manakala tidak mencukupi syarat SKB, Kepala Daerah dapat mengarahkan ke mana dan di mana tempat kebaktian itu seharusnya berada.
Di sisi lain, lanjut Hasyim, Direktorat Jenderal (Dirjen) Kristen Kementerian Agama diminta tidak terlalu gampang merekomendasikan terbentuknya sinode.
“Sehingga memperbanyak sekte-sekte dalam agama Kristen yang mengakibatkan setiap sekte meminta gereja sendiri-sendiri, ada juga gereja yang diisi hanya dua orang saja,” jelasnya.
Hasyim juga menerangkan, pihak Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) sudah sangat berat mengatur ratusan gereja yang ada di bawah naungannya.
Hasyim menambahkan, dari catatan yang ada, Indonesia merupakan negara yang memiliki gereja terbanyak di kawasan Asia. Namun selanjutnya, dari perkembangan peristiwa di Bekasi sangat dirasakan ada pihak tertentu yang hendak mengaduk-aduk, serta berselancar di atas peristiwa itu.
“Umat beragama harus waspada bahwa selalu ada faham atheisme (nonagama) yang mengaduk-aduk dan mengkonflikkan antarumat beragama agar agama disfungsi demi kepentingan ideologi atheisme. Dan, mereka pula yang mengobarkan Islamophobia dengan menyusup ke semua agama yang ada,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah mengatakan, ada usaha-usaha kelompok tertentu yang bermain di air keruh dalam kasus perkelahian di Bekasi.
Usaha-usaha itu di antaranya adalah menyeret kasus bentrokan jemaat HKBP dengan pemuda Muslim Bekasi untuk target lebih jauh, yakni mengusulkan penghapusan SKB Menteri. Karena itu, pihaknya meminta masyarakat mewaspadai kelompok-kelompok seperti ini.
“Yang mendesak pencabutan SKB ini adalah kelompok-kelompok yang tak menginginkan agama menjadi sesuatu yang sakral. Mereka ingin menjadikan agama ini sebatas budaya saja, “ ujar Mutawakkil kepada hidayatullah.com, Rabu (15/9) sore.
Saat didesak siapa kelompok itu, Mutawakkil mengatakan, mereka adalah kelompok liberal Islam dan liberal Kristen. [cha, berbagai sumber/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
