Hidayatullah.com–Dinas Syariat Islam (DSI) Provinsi Aceh menyelenggarakan curah pikir tentang penyelenggaraaan syariat Islam (SI) dengan Ormas Islam dan instansi terkait di Aula DSI Jalan T Nyak Arief Banda Aceh, 9 Nopember 2010. Pertemuan yang dipandu Kadis Syariat Islam, Prof DR Rusjdi Ali Muhammad, yang diikuti 34 peserta dari Ormas Islam antara lain diikuti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Al Washliyah, DDII dan HTI.
Ikut hadir dan menyampaikan pendapat beberapa tokoh: Prof DR Muslim Ibrahim MA (Ketua MPU), Prof DR Al Yasa’ Abubakar MA (mantan Kadis Syariat Islam), Drs H Idris Mahmudy SH MH (Ketua Mahkamah Syariyah), Prof DR Farid Wajdi Ibrahim MA (Rektor IAIN Ar-Raniry) dan DR A Hamid Sarong (Ketua Perguruan Tinggi Al-Washliyah).
Menurut Rusjdi Ali Muhammad, curah pikir ini dilakukan atas dasar semangat untuk saling mengingatkan dan memperkuat antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SI di Aceh. Dengan forum curah pikir ini, Rusjdi yakin dapat mendekatkan idealisme dan realitas implementasi SI, memanfaatkan peluang yang ada dan memperkuat peran tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat aktif mendukung SI sehingga dapat diterapkan secara kaffah.
Pada umumnya peserta mengharapkan SI dapat dilaksanakan pada tingkat gampong (desa) dan berlaku secara kaffah. Pemerintah Aceh supaya mengajukan kembali pembahasan Qanun Jinayat (QJ) dan Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAJ) kepada DPRA. Dua qanun ini diyakini dapat menyelesaikan sebagian dari masalah-masalah yang ada.
“Akibat tak ada qanun acara jinayat, selama ini, ketika sidang pelanggaran syariat digelar, kadang tersangka sudah tak ada lagi, sudah lari, tak ada dasar hukum tersangka untuk ditahan” kata Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Idris Mahmudy.
Baca Juga
Pelaksanaan SI pada tingkat gampong dapat dilakukan dengan memberlakukan jam belajar gampong, mengaktifkan balai pengajian dan memberlakukan reusam/adat gampong. Dinas Syariat Islam (DSI) perlu memfasilitasi perumuskan kriteria gampong bersyariat.
Demikian juga, perlu memaksimalkan peran Baitul Mal, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembinaan gampong, sehingga tidak ada lagi warga gampong yang tidak mengerjakan shalat wajib lima waktu. “Dinas syariat juga ada program gampong binaan bersyariat, ini akan terus kita kembangkan,” kata Rusjdi.
Idris Mahmudi mengatakan, saatnya kita memperbaiki shalat masyarakat, sebab selama ini masih ada sekitar 50% muslimin Aceh belum mengerjakan shalat wajib lima waktu. Shalat diyakini menjadi pintu masuk dalam mendukung aspek lainnya dari SI. Jika 100% muslimin Aceh dapat shalat, akan terwujud iklim dan syiar Islam kaffah di Aceh.
Dalam curah pikir, muncul beberapa pendapat, antara lain desakan memaksimalkan pelaksanaan SI dengan memperbesar kewenangan DSI dengan menjadikan gubernur/wakil gubernur sebagai koordinator SI.
Selain itu menghilangkan dualisme kepemimpinan syariat dan kepemimpinan sipil; meningkatkan pemahaman pejabat/birokrat terhadap SI; menghapus dokotomi fungsi polisi dan WH; meningkatkan kapasitas SDM masyararat melalui penataran SI dan menerapkan penataran SI bagi murid/mahasiswa/pegawai baru; menyempurnakan desain arsitektur yang sesuai dengan spirit Islam; memperkuat keluarga sebagai wadah pendidikan dan pelaksanaan SI. [smh/hidayatullah.com]
foto: Serambi
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
