Hidayatullah.com–Politisi oposisi Tunisia akan diberi posisi di pemerintah persatuan baru, setelah presiden Zine al-Abidine Ben Ali digulingkan dalam revolusi rakyat pekan lalu.
Berikut sebagian keterangan tentang tokoh utama oposisi yang memasuki pemerintah dan sebagian yang berada di luar pemerintah, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Najib Chebbi
Pendiri Partai Demokratik Progresif (PDP), Najib Chebbi telah menjadi salah satu pengeritik paling lantang terhadap pemerintah Tunisia dan tinggal di negeri tersebut.
Sementara banyak tokoh lain oposisi hidup di pengasingan, Najib Chebbi diganggu oleh pasukan keamanan selama bertahun-tahun. Ia dikecam di media pro-pemerintah dan menghadapi halangan untuk meraih jabatan lewat pemilihan umum.
Baca Juga
Ia mendirikan PDP pada 1980-an dan menjadi salah seorang pemimpinnya sampai 2006, ketika ia menyisih serta mengatakan ia ingin memberi contoh mengenai penyerahan jabatan demokratis.
Ia mengajukan diri untuk pencalonan dalam pemilihan presiden 2009 tapi dinyatakan tak memenuhi syarat sebab ia bukan pemimpin partai.
Akibat pengekangan media yang diberlakukan oleh Zine al-Abidine selama bertahun-tahun, Najib Chebbi tak dikenal di luar lingkaran kecil kaum intelektual dan pegiat oposisi.
Ia diangkat sebagai menteri pembangunan daerah di pemerintah baru.
Ahmad Ibrahim
Ahmad Ibrahim adalah pemimpin gerakan oposisi Ettajdid, atau Pembaruan, yang berada di luar Partai Komunis Tunisia.
Ettajdid berkampanye dengan landasan sayap kiri-tengah tapi hanya meraih tiga kursi dalam pemilihan terakhir anggota parlemen. Gerakan itu menyatakan pemerintah menghalangi calon presidennya, Mohamed Ali Halouani, berkampanye secara efektif dalam pemilihan umum 2004. Zine al-Abidine keluar sebagai pemenang dalam pemilihan tersebut.
Anggota Ettajdid telah menghadapi gangguan dan partai itu telah berjuang untuk mendapat dukungan di kalangan generasi muda Tunisia.
Ahmad Ibrahim diangkat sebagai menteri pendidikan tinggi di dalam pemerintah baru.
Mustafa Ben Jaafar
Mustafa Ben Jaafar adalah anggota pendiri Forum Demokratis bagi Kebebasan dan Tenaga Kerja (FDTL), kelompok intelektual, profesional dan pegiat hak asasi manusia yang condong ke kiri dan telah menyerukan demokrasi sejak kelompok itu berdiri pada 1994.
FDTL telah lama menyerukan pemilihan umum bebas, pembebasan tahanan politik dan perubahan undang-undang dasar guna memisahkan partai yang berkuasa dari negara dan memelihara kebebasan rakyat Tunisia.
Partai tersebut disahkan pada 2002 tapi gagal meraih kursi dalam pemilihan anggota parlemen 2004. Mustafa Ben Jaafar dihormati di kalangan intelektual tapi tak jelas seberapa besar dukungan yang diperolehnya dari masyarakat madani.
Mustafa Ben Jaafar diangkat sebagai menteri kesehatan di dalam pemerintah baru.
Rasyid al Ghannushi
Rasyid al-Ghannushi adalah seorang cendekiawan Muslim yang dihormati dan pemimpin di pengasingan gerakan Islamis Tunisia yang dilarang, al Nahda, atau Renaissance. Rasyid al-Ghannushi meninggalkan Tunisia 23 tahun lalu tapi mengatakan setelah Zine al-Abidine terguling ia berencana pulang dari pengasingan di London, Inggris.
Tunisia, yang telah menjadi benteng dalam menghadapi kelompok Muslim, melarang Al Nahda pada awal 1990-an, setelah menuduhnya terlibat dalam ancaman untuk menggulingkan kekuasaan sekuler. Ratusan pendukung Al Nahda diadili pada 1990-an dan banyak lagi melarikan diri ke luar negeri.
Tunisia memiliki tradisi sekuler yang kuat sejak kemerdekaan dari Prancis pada 1956 dan politisi Islam di sana telah bersikap sangat merendah dibandingkan dengan mereka yang ada di negara di dekat Tunisia, seperti Mesir atau Aljazair.
Ada dukungan buat tokoh Muslim moderat tapi tak jelas sejauh mana warga biasa Tunisia telah menyembunyikan simpati mereka buat orang Muslim guna menghindari penangkapan.
Tak seperti sebagian tokoh Muslim, Rasyid al-Ghannushi menyatakan Islam cocok dengan sistem demokrasi banyak partai dan mendukung dialog dengan Barat.
Tidak jelas bagaimana ia akan disambut oleh para tokoh sekuler atau bagaimana gerakannya dapat ikut dalam politik parlementer padahal hukum Tunisia melarang partai yang berlandaskan agama.
Moncef Marzuki
Moncef Marzuki adalah pegiat lama hak asasi manusia dan hak politik dan pemimpin di pengasingan dari Kongres bagi Republik, yang berhaluan kiri-tengah dan dilarang di Tunisia pada 2002.
Moncef Marzuki, yang menggerakkan Kongres bagi Republik dari Paris, telah mengatakan ia berencana kembali ke Tunisia untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan telah mengatakan semua partai oposisi yang meraih kursi di parlemen di bawah kekuasaan Zine al-Abidine ternoda dan tak mendukung perubahan.
Moncef Marzuki telah dikaitkan dengan sebagian partai Islam pada masa lalu, kendati Kongres bagi Republik menganggap dirinya sebagai organisasi sekuler. Kongres bagi Republik menganjurkan hak asasi manusia, lembaga kehakiman yang mandiri dan pemilihan umum yang bebas. [ant/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
