Hidayatullah.com–Mengapa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak menuai kesuksesan? Hal itu akibat tidak ada program anti-korupsi yang menyeluruh.
“Selain itu, tidak ada komitmen serius beberapa lembaga pemerintah dan penegak hukum untuk memberantas korupsi,” kata Laode M. Syarif, chief of cluster for security and justice LSM Kemitraan ketika menjadi pembicara dalam seminar “Korupsi Yang Memiskinkan” di Jakarta, Senin (21/2).
“Saat ini pemerintah hanya menindak koruptor tetapi tidak ada sistem atau cara menghentikan laju korupsi di lembaga-lembaga bersangkutan,” ujarnya.
Dia menilai, kelambanan dalam memberantas korupsi mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut data Kemitraan, sebanyak 78% dari 2300 responden tidak percaya terhadap lembaga legislatif pusat (DPR) dan 44% terhadap legislatif daerah (DPRD), sedangkan 44% masyarakat tidak percaya kepada lembaga eksekutif.
Baca Juga
“Masyarakat lebih percaya ke pemerintah ketimbang DPR,” ujarnya.
Ironisnya, sekitar 70% masyarakat tidak percaya terhadap kinerja lembaga yudikatif yang notabene adalah penegak hukum.
Laode juga menekankan, harus ada target nyata dan terukur dalam memberantas korupsi di Indonesia. Road Map diperlukan agar pembagian kerja KPK, jaksa, dan polisi tidak berbenturan.
Menurut data Kemitraan, dari Januari hingga Juni 2010, terjadi 176 kasus korupsi di daerah dan pusat, 411 orang ditetapkan tersangka dan kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp. 2,102 Triliun.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
