Hidayatullah.com–Tidak salah jika ada anggapan rakyat bahwa negara dan pemerintah terkesan membiarkan kondisi konflik horizontal. Disadari atau tidak, ada upaya-upaya dengan sengaja mempreteli ajaran Islam yang sebenarnya baik dari sisi akidah maupun praktik keislaman. Tumbuh suburnya aliran sesat yang tidak mendapatkan penyelesaian secara tuntas adalah salah satu indikasinya.
Hal tersebut diungkapkan Sekjen Syarikat Islam (SI), Dachlan Abdul Hamied kepada hidayatulah.com di sela acara Mukernas SI 2011 di Bandung, Kamis ( 30/6).
Dachlan memberi contoh kasus jemaat Ahmadiyah yang sempat menghangat beberapa bulan ke belakang, seolah sengaja “dipelihara”. “Umat Islam seperti sengaja dipancing untuk keluar menyelesaikan dengan cara-cara kita sendiri. Padahal persoalan yang sudah terang benderang tersebut kuncinya tinggal di pihak pemerintah,” jelas Dachlan.
Tindakan ragu dari pemerintah tersebut, hanya akan memupuk krisis kepercayaan yang berkepanjangan. Upaya tersebut menjadikan rakyat menjadi sibuk dengan persoalan horizontal, tanpa bisa berbuat kritis dan memberi kontrol terhadap kinerja pemerintah.
Untuk itu SI akan mendesak pemerintah segara bertindak tegas dan segera melarang gerakan-gerakan sesat, khususnya Ahmadiyah. Meski SI sendiri tahu bahwa ada gerakan internasional yang sengaja ingin mengacaukan kondisi umat Islam dengan saling mengadu domba.
Baca Juga
“Pemerintah harus bertidak tegas dengan tidak mengorbankan rakyatnya sendiri,” katanya.
Sementara menanggapi pendapat sebagian kalangan yang mengaitkan upaya penegakan syariat Islam dan terorisme, Dachlan berpendapat bahwa hal tersebut adalah opini yang dangkal dan menyesatkan. Upaya tersebut sengaja ditembakan pihak Barat untuk mengadu domba antara pemerintah dengan rakyatnya.
Untuk itu SI meminta pemerintah bisa bersikap jernih dalam menanggapi dan menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum bisa memilah antara ajaran Islam dan tindakan kriminal.
“Jangan kaitkan itu dan kita berharap umat Islam bisa bersikap cerdas serta kritis menanggapi persoalan tersebut. Selain hendaknya umat Islam belajar Islam dengan benar dan tidak gampang dihasut atau diajak kepada tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam sendiri,” pintanya.
Dalam Mukernas yang berlangsung selama tiga hari tersebut juga dihasilkan beberapa rekomendasi yang ditujukan, baik ke dalam (SI) maupun ke luar (pemerintah). Dari segi politik luar negeri, khusus gerakan demokratisasi yang sedang berlangsung di beberapa negara Timur Tengah, SI mengimbau pemerintah dan umat Islam agar tidak memandang proses tersebut secara hitam putih semata.
“Jangan sampai upaya menuju kesejahteraan tersebut justru berujung pada belenggu penjajahan oleh negara Barat dengan sistem kapitalismenya,” kata Dachlan mengingatkan.
Sementara untuk persoalan Palestina, SI mendukung dan mendorong upaya pemerintah Indonesia untuk membuka langsung perwakilan di negara Palestina. Langkah tersebut akan berdampak positif secara politis maupun psikologis bagi kedua negara.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
