Hidayatullah.com–Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI bekerjasama dengan Usaid mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Zakat di Hotel Lombok Raya.
Endang Ahmad Yani, selaku Ketua LPPM STIE SEBI menjadi moderator sekaligus narasumber pada kegiatan yang bertajuk “Assessment of Zakat and its development potentials in indonesia.”
Forum dihadiri oleh para pimpinan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan LAZ yang ada di NTB.
Acara ini dilaksanakan sebagai upaya menyerap data dari pengelola zakat terkait masalah-masalah yang dihadapi di daerah.
Para peserta yang sejak awal antusias menyampaikan pendapat maupun pengalamannya dalam mengelola dana ummat.
Baca Juga
Masalah klasik yakni inginnya pemerintah memonopoli pengelolaan zakat kembali mengemuka ketika perwakilan BAZDA Prov. NTB kembali menyuarakan hal tersebut dengan alasan kompleksitasnya UU pengelolaan zakat yang akan mengakibatkan LAZ sulit memenuhinya.
Hj. Hartini, wakil DPRD Lombok Timur menyarankan agar BAZDA dan LAZ yang ada untuk duduk bersama. Sementara itu, perwakilan LAZ yang hadir seperti BMH, Lazismu, dan DASI NTB mengharapkan adanya komunikasi yang intens antara pemerintah dan LAZ sehingga tercipta adanya sinergi antara pemerintah LAZ.
Pada sesi pertanyaan terakhir, ketika ada pertanyaan kemungkinan penerimaan ZIS dimasukkan sebagai PAD Provinsi untuk membantu pembiayaan APBD semua peserta langsung menolak. Alasannya, khawatir disalahgunakan.
Namun jawaban berbeda dinyatakan oleh Zulkipli dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) NTB. Ia setuju dengan tiga syarat: Pertama, BAZ dikelola oleh non PNS yaitu profesional. Kedua, tidak diaudit oleh Inspektorat, BPKP, maupun BPK tetapi diaudit oleh akuntan publik. Ketiga, sasaran pendayagunaanya terpisah dengan APBD.*/Amaq Nune, Mataram
