Hidayatullah.com–Anggota Komisi I DPR Muzammil Yusuf memuji langkah Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang menggagas usaha membantu perjuangan rakyat Palestina dengan menggandeng Jepang.
“Saya sangat mengapresiasi kebijakan Menlu Marty Natalegawa dalam membantu rakyat Palestina. Ini merupakan keberhasilan diplomasi Indonesia dalam mengajak negara maju seperti Jepang untuk tidak sekedar mendukung keanggotaan Palestina di PBB, tapi menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Palestina,” ujar Al Muzammil di Jakarta, Kamis (16/02/2012).
Dia mengatakan, perjuangan tersebut tak hanya melibatkan Jepang tetapi juga negara lainnya di Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.
” Dengan potensi Indonesia saat ini, pemerintah bisa mengajak negara lain membantu Palestina sebagai bagian tak terpisahkan dari amanah UUD 1945,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Muzammil mengatakan, selain dukungan secara politik dari dunia internasional, juga memerlukan dukungan nyata seperti pangan, infrastruktur dan peningkatan keahlian masyarakat Palestina agar bisa tetap bertahan dalam kondisi peperangan. Berbagai bantuan yang diperlukan yakni di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Di bidang pendidikan, saya berharap pemerintah Jepang dan Indonesia dapat memberi beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa Palestina untuk belajar di Jepang, Indonesia, atau negara lainnya.” ujarnya, dimuat Antara.
Ada pun program studi yang dibutuhkan oleh pemuda Palestina, kata Muzzammil, adalah kedokteran, pertanian, teknologi informasi, teknik sipil, dan arsitektur.
“Bidang-bidang ini sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan persoalan sosial di Palestina,” kata dia.
Muzzammil juga meminta Menlu agar dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya di Tepi Barat, tapi juga di Gaza, karena selama ini bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia dan dunia Internasional banyak mengalir ke Tepi Barat.
“Padahal kondisi di Gaza lebih parah karena blokade yang dilakukan Israel mengakibatkan rakyat Palestina di Gaza kekurangan sandang dan dan pangan,” tambah dia.
Menurut Muzzammil, pemerintah tidak boleh melupakan fakta politik pascapemilu Palestina 2006 melahirkan dua pemerintahan. Hamas sebagai pemenang Pemilu memimpin di Gaza, sedangkan Fatah di Tepi Barat.
“Jika Pemerintah Indonesia ingin menjadi penengah maka harus memberikan bantuan kepada keduanya. Jangan diskriminatif. Bantuan yang selama ini ditujukan ke Tepi Barat menunjukkan Pemerintah berpihak pada Pemerintah Fatah di Tepi Barat. Padahal pemenang Pemilu Palestina adalah Hamas dan masyarakat Gaza lebih membutuhkan bantuan kemanusiaan dari dunia internasional,” imbuh dia.*
