Hidayatullah.com–-Sehubungan dengan beredarnya lembar kerja siswa (LKS) yang berisikan sejumlah pertanyaan terkait dengan ajaran ideologi komunis,di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Parakansalak,Sukabumi ,Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Drs Wahyudin Zarkasi belum bersedia memberi keterangan banyak.
Kepada hidayatullah.com, Rabu (18/4/2012) melalui pesan pendek (short message services),Wahyudin mengirim pesan bahwa dirinya akan segera melakukan koordinasi dengan tim kurikulum SMA. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk melakukan evaluasi dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada mata pelajaran yang bersangkutan.
“Bagus (bisa segera) diketemukan,sehingga MGPM mata pelajaran yang bersangkutan bisa memperbaiki dan lebih berhati-hati dalam membuat LKS,”pesannya.
Untuk itu pihaknya bersama pihak terkait akan segera melakukan penelusuran guna mencari sumber darimana LKS tersebut berasal.Dirinya juga belum berani berkomentar apakah LKS tersebut sengaja diedarkan oleh oknum penerbit atau unsur keteledoran semata.
Senada dengan Wahyudin,di tempat terpisah Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jabar,Drs.Awaruddin juga belum mau berbicara banyak.Awaruddin sendiri mengaku belum membaca isi LKS tersebut.
Baca Juga
“Saya belum membaca dan darimana asal (penerbit) LKS itu.Saya juga belum tahu apakah yang menerbitkan itu anggota IKAPI Jabar, anggota kita kan banyak,”jelasnya.
Pihaknya juga akan segera mengecek dan menelusuri asal usul LKS yang meresahkan masyarakat tersebut.Dirinya juga menyayangkan dan mengaku prihatin atas beredarnya LKS tersebut.
“Tentu (prihatin) tetapi saya akan koordinasi dengan pengurus dan anggota (IKAPI Jabar),”ujarnya.
Seperti diberitakan,puluhan orang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indoensia (GMNI) dan Forn Rakyat Sukabumi (FRS) melakukan demo di kantor Dinas Pendidikan Sukabumi, Selasa (17/4/2012). Mereka menuntut agar lembar LKS yang berisikan sejumlah pertanyaan terkait dengan ajaran ideologi komunis,di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sukabumi, segera ditarik peredarannya dari seluruh sekolah dan mencari pihak yang bertanggung jawab.*
