oleh: Donny Syofyan
PERJALANAN rahasia anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar dengan dalih untuk menyaksikan perundingan perdamaian antara Palestina dan Israel—sebuah negara tanpa hubungan diplomatik—ke Indonesia lagi-lagi mengguncak banyak pihak. Tantowi Yahya mengunjungi Israel awal bulan ini dengan sejumlah wartawan atas undangan dari sebuah organisasi pro-Israel yang berbasis di Australia. Selama kunjungannya, Tantowi bertemu dengan anggota parlemen Israel (Knesset), akademisi dan pejabat pemerintah Isreal. Salah satu pertemuan dengan Ketua Knesset Yuli Edelstein yang dilaporkan di situs media Isreal, Israelhayom.com, telah memicu kemarahan publik di Indonesia.
Kunjungan Tantowi ke Israel secara laten memberikan alarm pengejut kepada publik Muslim Indonesia betapa meluasnya sesat pikir banyak petinggi negara ini dalam memahami anomali Israel dalam repertoire umat Islam negeri ini. Ini dimulai dari bobroknya kesadaran konstitusional sementara anggota parlemen atau pejabat publik di negeri ini. Dengan melakukan unjungan ke Israel, Tantowi telah mengabaikan penderitaan Muslim Palestina yang kian eskalatif di bawah imperialisme Israel. UUD 1945 secara jelas menyatakan penentangan republik ini terhadap imperialisme dan tindakan nyata yang perlu diambil untuk menentangnya. Karenanya, tidak mengunjungi Israel untuk alasan apapun merupakan salah satu cara paling sederhana untuk menghormati konstitusi. Alih-alih mengunjungi Israel, Tantowi jauh lebih baik mengunjungi Jalur Gaza untuk memahami penderitaan sesungguhnya warga Palestina.
Lemahnya kemelekan konstitusional ini juga bisa dilihat dari kealpaan Tontowi mencermati perkembangkan aktualitas hubungan antara Indonesia dan Israel. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pernah ditolak masuk ke Israel untuk menghadiri pertemuan para menteri Gerakan Non-Blok di Tepi Barat Agustus lalu. Penolakan, yang dianggap Marty sebagai “lencana kehormatan” (badge of honor) sesungguhnya mengukuhkan sikap resmi Indonesia terhadap Israel. Indonesia menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sampai negara Palestina diberi kemerdekaan sepenuhnya. Sayangnya sikap ini tidak menghentikan sejumlah pejabat Indonesia untuk tetap mengunjungi Israel atau meredam hubungan perdagangan antara kedua negara. Indonesia dan Israel juga tercatat pernah mendirikan kamar dagang untuk memfasilitasi perdagangan pada tahun 2009 bernama Israel-Asia Chamber of Commerce. Indonesia membukukan pendapatan 750 juta dolar pada tahun 2008 dan 450 juta dolar pada 2009 atas prakarsa ini.
Tak kalah pentingnya, sikap Tantowi dan sejumlah pihak yang tetap saja ngotot mengunjungi Israel bisa dipahami sebagai keterputusan mereka melakukan telaah responsif kritis terhadap internasionalisasi kasus Palestina. Kesadaran terhadap imperialisme Israel tidak hanya disuarakan oleh negara-negara Islam, Arab atau yang mayoritas berpenduduk Muslim. Banyak negara sebetulnya telah mengisolasi rezim imperialis Israel. Sungguhpun sangat plural, Uni Eropa mulai tidak seia sekata dengan rezim Zionis-Israel. Sebagai misal, hingga kini Uni Eropa belum memasukkan organisasi penentang Israel, Hizbullah, sebagai organisasi teroris, sesuatu yang berseberangan dengan sikap Washington. Tidak cukup itu saja, Uni Eropa juga mengembargo produk-produk Israel dari Yudea dan Samaria dengan label ‘made in Israel’.
Sikap ini memperlihatkan perubahan fundamental masyarakat Uni Eropa dalam memandang konflik Israel and Palestina.
Dalam konstelasi global yang terus berubah, sokongan Amerika Serikat tanpa reserve ke Israel pun mulai terseok-seok. Fluiditas situasi di Timur Tengah, meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer China, masalah fiskal dan utang ekonomi AS yang terus membengkak, kegagalan kekuatan militer dalam dekade terakhir untuk menetralisir dan menstabilkan Iraqdan Afghanistan atau dalam memerangi terorisme, mau tak mau telah mendorong pemerintah dan Kongres AS untuk secara serius meninjau kembali kebijakan luar negerinya yang mulai usang. Karenanya, adalah suatu hal yang ironis bilamana seorang Tantowi Yahya masih berharap mendapat kebaikan dari kunjungan non-diplomatik atau bisnis ke Israel ini.
Kunjungan Tantowi Yahya dan sejumlah pihak ke Israel dengan menikmati fasilitas organisasi pro-Zionis Yahudi Australia yang berusaha mempertahankan hubungan persahabatan dengan Ketua Knesset Yuli Edelstein dari Partai Likud sesungguhnya tak bermanfaat apa-apa bagi Indonesia tanpa keniscayaan kemerdekaan Palestina. Misi apapun—diplomatik, perdagangan, kebudayaan, bahkan kemanusiaan—tak akan kokoh. Ini laksana embun di atas daun talas bila penjajahan atas Palestina masih terus berlangsung.*
Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
