Hidayatullah.com—Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, Lc,MA mengapresiasi sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak kedatangan Timnas Sepakbola ‘‘Israel’’ pada penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia.
Apresiasi serupa juga ia sampaikan kepada komponen masyarakat lainnya; terutama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah, bersama Ormas Islam yang terus mengingatkan Pemerintah Indonesia.
“Sikap PDIP melalui Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Ketua Bamusi Prof Dr Hamka Haq, dan kader PDIP yang merupakan Gubernur Bali I Wayan Koster yang secara terbuka menolak kedatangan Timnas ‘Israel’ main di Bali/Indonesia, sudah sesuai dengan konstitusi dan teladan yang pernah dicontohkan oleh Presiden Soekarno,” ujar Hidayat Nur Wahid (HNW), Rabu (22/3/2023).
Karena itu menurutnya, tidak ada alasan bagi Pemerintah dan PSSI untuk tidak mengikuti sikap penolakan tersebut, dan menindaklanjutinya dengan mendesak FIFA untuk mencabut keikutsertaan ‘Israel’ dalam ajang Piala Dunia U-20, sebagaimana pada tahun 1972 OIC karena masalah kemanusiaan pernah mencabut keikutsertaan Rhodesia hanya beberapa hari sebelum penyelenggaraan Olimpiade, sehingga Rhodesia tidak bisa ikut bertanding dalam Olimpiade musim panas di Munich,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta.
HNW berharap akan banyak partai ikut menolak kehadiran Timnas ‘Israel’ seperti PDIP ini. “Diharapkan dengan semakin banyaknya partai yang mengedepankan prinsip ketaatan pada konstitusi, “ ujarnya.
“Maka penolakan terhadap penjajajahan dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan makin bisa diwujudkan dengan menolak segala bentuk penjajahan seperti yang dilakukan ‘Israel’ terhadap Palestina yang sudah berlaku sejak tahun 1948, yang makin lama hingga tahun 2022, bukan makin memberi ruang bagi terwujudnya Palestina Merdeka, “ tambah dia.
HNW menuturkan sikap PDIP dan MUI bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah.”Kita semua tahu bahwa PDIP merupakan partai utama pengusung pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi, sudah seyogyanya, apabila memang penolakan ini dilakukan secara serius, maka Pemerintah wajarnya mengikuti dan bisa menjadi kannya sebagai kebijakan luar negeri pemerintah, apalagi sikap luar negeri Pemerintah sudah disuarakan dengan sangat jelas dan tegas oleh Menlu RI di forum PBB agar pada tahun 2023 yang mengkritisi negara-negara di dunia agar tidak basa basi mendukung Palestina Merdeka dan mengkoreksi tindakan pendudukan ‘Israel’ yang makin parah. Karenanya mestinya pemerintah segera berkomunikasi dengan FIFA agar ‘Israel’ dicoret dari mengikuti Piala Dunia U-20 di Indonesia,” ujarnya.
Menurut HNW, komunikasi dengan pihak FIFA ini harusnya bisa dan sangat diperlukan. Sebagaimana dilakukan oleh Qatar tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Agar kekhasan aturan di Qatar seperti larangan minuman keras di dalam stadion dan juga larangan kampanye LGBT di dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022 diterima dan dihormati oleh FIFA, dan FIFA menerima bahkan Presiden FIFA mengapresiasi sukses Qatar sebagai tuan rumah
.”Jadi, sebagai tuan rumah yang mempunyai karakter Konstitusional, harusnya Indonesia juga punya bargain untuk menolak hal-hal yang bertentangan dengan prinsip yang diatur oleh konstitusi yang berlaku di negara kita,” ujarnya.
“Tentu saja kita dukung Indonesia agar tetap sukses sebagai penyelengara Piala Dunia U-20, seperti Qatar itu. Tetapi kita juga harus punya bargain yang kuat untuk berkomunikasi dengan FIFA. Sekaligus menyadarkan FIFA untuk tidak menerapkan standar ganda, karena FIFA toh juga sudah memberlakukan larangan terhadap Timnas Rusia dalam kualifikasi piala dunia 2022, karena sudah satu tahun lakukan invansi ke Ukraina. Sedangkan ‘Israel’ lebih parah dari itu, sudah lebih 60 tahun menginvansi Palestina dan menjajah lebih dari 80% tanah Palestina,” tambahnya.
Sebelum ini, Gubernur Bali, Wayan Koster, telah mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI yang berisi penolakannya terhadap ketikutsertaan timnas Israel bertanding di Pulau Dewata. Dalam surat bernomor T.00.426/11470/SEKRET disampaikan perihal Penolakan Tim Israel bertanding di Bali, ditandatangani oleh Gubernur Wayan Koster pada 14 Maret 2023.
Gubernur Koster mengatakan bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik Indonesia. Selain itu pemerintah Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.*