Hidayatullah.com — Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Qatar pada Sabtu menyerukan dialog antara tentara dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang bertikai di Sudan.
Dalam pernyataan yang dikutip Anadolu, Kemenlu Saudi menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang sedang berlangsung di Sudan.
Saudi meminta para pemimpin militer dan politik Sudan “untuk mengutamakan dialog, pengendalian diri dan kebijaksanaan, dan menyatukan barisan dengan cara berkonstribusi untuk menyelesaikan konsensus yang telah dicapai, termasuk kesepakatan kerangka kerja.”
Sementara, UEA meminta pihak-pihak yang berkonflik di Sudan untuk menahan diri dan mengakhiri krisis saat ini melalui dialog.
Dalam sebuah pernyataan, Kedutaan Besar UEA di Khartoum menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas situasi di Sudan dan menegaskan kembali posisi negara tersebut “tentang pentingnya de-eskalasi, dan berupaya menemukan solusi damai untuk krisis antara pihak-pihak terkait.”
Baca Juga
Ini menyerukan untuk mendukung proses politik di Sudan dan “mencapai konsensus nasional menuju pembentukan pemerintahan.”
Qatar, sementara itu, mendesak pihak-pihak yang berkonflik di Sudan untuk segera menghentikan pertempuran, dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog.
Kemenlu Qatar meminta semua pihak “untuk segera menghentikan pertempuran, menahan diri secara maksimal, menggunakan suara nalar, mengutamakan kepentingan publik, dan menghindarkan warga sipil dari konsekuensi pertempuran.”
Negara Teluk itu menyatakan “aspirasi agar semua pihak mengejar dialog dan cara damai untuk menjembatani perbedaan.”
Pertempuran pecah Sabtu pagi antara tentara Sudan dan pejuang RSF di Khartoum, dengan tembakan dan bom terdengar di dekat markas tentara dan istana presiden, menurut seorang reporter Anadolu di Khartoum.
Sementara RSF menuduh tentara menyerang pasukannya di selatan Khartoum dengan senjata ringan dan berat, militer mengatakan pasukan paramiliter “menyebarkan kebohongan” dan menyatakannya sebagai kelompok “pemberontak”.
Perselisihan antara kedua belah pihak muncul ke permukaan pada hari Kamis ketika tentara mengatakan gerakan baru-baru ini oleh RSF terjadi tanpa koordinasi dan ilegal, dengan keretakan mereka berpusat pada usulan transisi ke pemerintahan sipil.
Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021 ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat.
Desember lalu, pasukan militer dan politik Sudan menandatangani perjanjian kerangka kerja untuk menyelesaikan krisis selama berbulan-bulan.
Penandatanganan kesepakatan akhir dijadwalkan berlangsung pada 6 April, namun ditunda. Belum ada tanggal yang diumumkan untuk penandatanganan kesepakatan.
Masa transisi Sudan yang dimulai pada Agustus 2019 dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
