Hidayatullah.com– Partai Demokrat Thailand berusaha menarik pemilik suara menjelang pemilu bulan depan dengan janji akan melegalisasi sex toy karena dianggap memiliki sejumlah keuntungan atau manfaat.
Meskipun memiliki reputasi sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang paling bebas untuk urusan seksual, negara mayoritas penganut ajaran Buddha itu masih menganggap ilegal vibrator, dildo dan beragam sex toy lain.
Siapa pun yang terbukti menjualnya dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara atau denda hingga $1.800, meskipun benda-benda itu tersedia secara bebas di kios-kios jalanan di beberapa distrik remang-remang Bangkok.
Partai Demokrat, yang dikenal royalis, merupakan pemain besar dalam kancah politik Thailand sejak era 1940-an. Namun, suara pendukungnya melemah pada pemilu 2019 dan tampaknya akan terseok-seok dalam pemilu 14 Mei.
“Mainan seks berguna karena dapat menurunkan [angka] prostitusi serta perceraian disebabkan ketidaksepadanan libido seksual, serta [angka] kejahatan terkait seks,” kata perwakilan partai itu Ratchada Thanadirek dalam sebuah pernyataan hari Senin (24/4/2023), seperti dikutip AFP.
Baca Juga
Politisi wanita itu juga mengatakan pemerintah juga kehilangan kesempatan untuk memungut pajak atas impor legal beragam stimulator erotis.
Sementara mainan seks dianggap “tidak bermoral” di sebagian daerah di Thailand, banyak yang masih masuk ke kerajaan itu secara ilegal dari luar negeri, kata Partai Demokrat.
Ratchada mengatakan saat ini tidak ada kontrol kualitas atas mainan seks impor dan sebagian ada yang menyebabkan korsleting sehingga membahayakan keselamatan.
Partai itu mengatakan pihaknya mendukung legalisasi mainan seks untuk orang berusia 18 tahun ke atas.
Partai Demokrat merupakan partai politik tertua Thailand, dan telah melahirkan empat perdana menteri – paling akhir Abhisit Vejjajiva yang memimpin pemerintahan dari 2008 sampai 2011.
Namun, popularitasnya anjlok pada pemilu 2019 yang membawa pemimpin kudeta Prayut Chan-o-Cha ditunjuk sebagai perdana menteri.
Saat ini Partai Demokrat mendapatkan skor jauh di bawah 10 persen dalam jajak pendapat publik.
Partai Demokrat tersandung skandal seks tahun lalu, ketika 14 wanita secara resmi melayangkan gugatan terhadap bekas wakil ketua partai Prinn Panitchpakdi.
Panitchpakdi membantah tuduhan-tuduhan itu, yang saat ini masih diproses hukum.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
